Kabar Latuharary

Komnas HAM Kunjungi Pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar

Menyikapiperkembangan yang terus memburuk di Rakhine yang ditandai meningkatnya jumlahpengungsi, persekusi dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan lainnya, KomnasHAM menerima tawaran APRRN (Asia Pacific Refugee Rights Network) untukmelakukan kunjungan bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Malaysia(Suhakam) dan Komnas HAM Philippine serta wakil Malaysia untuk ASEANIntergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Kunjungan dilakukan untukbertemu dengan pemerintah Bangladesh, Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaBangladesh, UNHCR, IOM, berbagai NGO internasional mau pun lokal dan tentu sajamengunjungi dan berdiskusi dengan pengungsi di Cox’s Bazar. Secara informalwakil-wakil masyarakat Rohingya (dan beberapa etnis lainnya seperti Karen,Katchin) juga telah bertemu dengan Komnas HAM, Suhakam Malaysia dan Komnas HAMPhilippines di Jenewa di sela-sela pertemuan GANHRI Maret 2019 yang lalu.

Sebelumberkunjung ke kamp pengungsi, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bertemudengan Dubes Indonesia untuk Bangladesh dan Nepal, Rina Sumarno. Dubes RImemberikan informasi perkembangan proses pemulangan pengungsi Rohingya kekampung asalnya di Rakhine Myanmar, namun masih terkendala masalah politik diMyanmar. Berbagai upaya diplomatik telah dilakukan pemerintah Indonesia baikmelalui pendekatan diplomatik bilateral dengan Myanmar mau pun melaluimekanisme multilateral ASEAN.

Dalammisi kunjungan ini, rombongan Ketua Komnas HAM bertemu dengan berbagai pihak diantaranya dengan pemerintah dan Komnas HAM Bangladesh, UNHCR, IOM dan NGOInternasional. Secara umum mereka memberikan gambaran mengenai situasipengungsi asal Rohingya, Rakhine Myanmar yang jumlahnya sangat besar yakni 1,1juta jiwa. Meski sebagian sudah datang jauh sebelumnya, namun mayoritas datangpada sekitar akhir 2017 setelah kekerasan meningkat di Rakhine. MasyarakatRohingya dibantai, dipersekusi, sebagian mengalami perkosaan, penyiksaan danpengusiran paksa. Meski ada dukungan dari UNHCR, IOM dan badan internasionallain, namun kehidupan mereka di pengungsian memang sangat menyedihkan. Saranadan prasarana sangat terbatas, mereka hidup di tenda-tenda darurat dengan tiangbambu dan terpal plastik. Hidup yang serba sulit semakin diperparah karenatidak adanya kepastian masa depan mereka. Anak-anak yang kurang gizi terlihatlalu-lalang, lahan sempit, kadang becek oleh hujan, di berbagai tempat paralelaki terlihat duduk-duduk tanpa aktifitas. Malam hari listrik dimatikan,demikian juga alat komunikasi yang dibatasi sampai sore hari saja, setelah itukehidupan malam di pengungsian lengang tanpa harapan yang berarti.

Sebagiandari mereka menceritakan kehidupan mereka di kampung asalnya di Rakhine Stateyang nyaman, sebagian besar petani, pedagang pasar, guru dan pegawaipemerintahan. Mereka sudah ada di sana sejak ratusan tahun lalu, memilikikesultanan sendiri dan berhubungan dengan banyak kerajaan lain dengan damai.Bangsa Rohingya juga ikut mendukung kemerdekaan Myanmar (dulunya Burma), beberapadi antaranya pernah menjadi menteri dan pejabat politik lainnya. Di antaranyaAbdul Rozak yang merupakan sahabat baik Aung San, tokoh kemerdekaan Myanmar,tak lain adalah ayah kandung Aung San Syu Ki. Dengan begitu, mereka adalahbagian dari sejarah perjalanan bersama etnis-etnis lain termasuk Burma,mendirikan negara baru yakni Burma yang sekarang dikenal dengan nama Myanmar.Sejak tahun 1962, penguasa militer mulai mendiskriminasi mereka dan menempatkanmereka bukan lagi sebagai suku asli yang sah di Myanmar, tetapi pendatang yangmesti melalui proses naturalisasi untuk bisa menjadi warga negara Myanmar.Secara sistematis genosida, pembersihan etnis (ethnic cleansing) mulai berjalan, puncaknya 2-3 tahun terakhir, danironinya justru di era berkuasanya Aung San Syu Ki yang dulu menjadi korbanpenindasan rejim militer dan karena perjuangannya dianugerahi Nobel Perdamaian.

KeinginanRepatriasi dan Laporan ASEAN yang Bias

Pertemuandengan NGO lokal mau pun peneliti universitas memunculkan isu baru tentangminimnya pelibatan organisasi lokal di dalam penanganan, padahal secara budayamereka lebih dekat dengan pengungsi Rohingya. Mereka juga menginginkan programpengungsi lebih banyak memanfaatkan sumber daya lokal sehingga bisadimanfaatkan secara ekonomis oleh masyarakat lokal. Ini penting untukmenghidari kecemburuan sosial dari masyarakat. Berbagai usulan telahdisampaikan namun tetap belum direspon, sehingga mereka menginginkan Komnas HAMdari tiga negara, AICHR dan APRRN menyuarakan isu ini ke forum internasional.

Pertemuanpaling menarik pasti lah dengan pengungsi di salah satu kamp terbesar di Cox’sBazar. Ada tiga seri pertemuan yang dilakukan di lokasi pengungsian. Pertama dengan pimpinan dan wakilmasyarakat yang dikelola Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rightsyang dipimpin Muhib Ullah. Paling utama dipersoalkan adalah laporan AHA Center(The ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on DisasterManagemen) yang akan disampaikan ke ASEAN Summit di Bangkok tanggal 20 - 23 Juni2019 nanti. Poin-poin penting yang mereka protes adalah tidak dilibatkannyasama sekali masyarakat pengungsi di dalam pembuatan laporan. “Mereka tidakpernah menemui kami satu kali pun”, protes Muhib Ullah dan beberapa wakilmasyarakat lainnya yang semula mengira delegasi kami adalah sama dengan ASEAN.“Bagaimana ada laporan tentang pengungsi Rohingya, tapi sama sekali kami tidakpernah ditanya, diajak bicara dan didengar pendapatnya”, begitu pulawakil-wakil masyarakat lainnya bicara dengan keras. Masyarakat pengungsiRohingya yang berada di Bangladesh berjumlah 1,1 juta jiwa, namun di dalamlaporan AHA hanya disebut 500 ribu jiwa. Mereka juga sangat marah karenalaporan tidak secara eksplisit menyebut mereka sebagai etnis Rohingya. Laporanini sangat bias pemerintah Myanmar yang mereka anggap sangat berkeinginanmelakukan genosida dan pembersihan etnis (ethniccleansing) kepada Rohingya. “Kami etnis Rohingya adalah suku asli negeriMyanmar, kenapa identitas dan hak-hak kami dihilangkan secara sistematis”, gugatberbagai pihak di pengungsian.

Kamisudah sejak akhir 2017 berada di sini, tapi kami ingin kembali ke negeri asalkami, yakni Rakhine Myanmar. Myanmar lah negeri kami, bukan Bangladesh. Negeriini tempat kami mengungsi, dan kami tidak mau berlama-lama di sini. Kepastianrepatriasi, menurut mereka, harus disertai jaminan keamanan kepada mereka sebabkekerasan dan berbagai pelanggaran hak asasi tiap hari masih dialami oleh etnisRohingya yang masih berada di Myanmar, baik yang berada di perkampungan merekamau pun yang berada di pengungsian.

Pengungsijuga menekankan pentingnya perubahan perundang-undangan di Myanmar terkaitkewarganegaraan, serta perlindungan dan pemenuhan hak asasi lainnya.“Pemerintah Myanmar secara sistematis mendiskriminasi kami sembari menyebutkami bukan warga negara Myanmar. Itu manipulatif dan kami menolak pandanganitu. Praktek diskriminasi harus dihentikan dan biarkan kami kembali ke kampungasal kami di Myanmar, kami mampu membangun keluarga kami sendiri sepanjangtidak ada praktek dan regulasi yang diskriminatif berbasis etnis mau pun agama.Kembalikan juga harta-benda milik kami jika kami direpatriasi. Tanpa jaminankeamanan, penghentian diskriminasi dan pemulihan harta-benda kami, makarepatriasi tidak lebih mengirim kami ke arena pembantaian yang kami sebutsebagai praktek genosida dan pembersihan etnis”. Kami menyoal posisi ASEAN,mengapa mereka membiarkan kami seperti ini dari kekejaman pemerintah Myanmaryang notabene anggota ASEAN. Mereka juga mengkritisi posisi dan peran PBB yangmenurut mereka lamban.

Ketiga pertemuan meminta Komnas HAM,Suhakam dan Komnas HAM Philippines, AICHR serta APPRN untuk menyuarakanaspirasi mereka kepada pemerintah masing-masing, ke ASEAN mau pun PBB. KetuaKomnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik menjelaskan ada beberapa forumregional/internasional yang bisa dimanfaatkan untuk membicarakan aspirasimereka, selain berbicara langsung dengan pemerintah masing-masing. Ada SEANFdimana 6 (enam) negara Asia Tenggara menjadi anggota termasuk Komnas HAM Myanmar.Selain itu ada Asia Pasific Forum untuk Komnas HAM se-Asia Pasifik dimana isuini bisa dibicarakan, termasuk dengan Komnas HAM Myanmar yang juga anggota, yangtidak kalah pentingnya GHANRI yang merupakan forum internasional untuk KomnasHAM seluruh dunia, isu ini pun tetap bisa dibawa ke pertemuan resmi.

Akantetapi yang paling pokok adalah meminta pemerintah masing-masing untuk lebihprogresif menekan pemerintah Myanmar agar mau menyelesaikan masalah Rohingyasecara menyeluruh. Sekali lagi pengungsi Rohingnya tidak mau berlama-lama diBangladesh mau pun di negara lainnya. Mereka ingin kembali pulang ke kampunghalamannya, kembali ke rumah mereka sendiri dan berusaha agar hidup mereka kembaliseperti semula. Akan tetapi, perlu adanya jaminan keamanan pada prosesrepatriasi ini. Mereka menginginkan pihak ketiga untuk terlibat apakah ituASEAN atau PBB guna memastikan keamanan mereka kembali ke rumahnya di Rhakine.Lebih jauh, mereka menuntut pengakuan kesetaraan hak, baik kewarganegaraan maupun hak-hak lainnya sebagai warga negara Myanmar yang sah, sama denganetnis-etnis lain yang ada di Myanmar. Tuntutan mereka kongkrit, tetapi justrulangkah kongkrit dari pemerintah Myanmar yang belum terlihat. Beberapa kalipemerintah Myanmar tak memperlihatkan kesungguhan sedikit pun menerima merekakembali ke Myanmar dan bukan saja membiarkan kelompok lain membantai mereka,tetapi juga ikut serta melakukan praktek genosida dan pembersihan etnis kepadaRohingya. (ATD)

 

Short link