Kabar Latuharary

Lembaga HAM Nasional Mendorong Pembentukan Mekanisme Nasional Pencegahan Penyiksaan

Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM) bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), KomisiNasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), LembagaPerlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menggelardiskusi publik untuk memperingati hari Anti Penyiksaan Internasional di HotelAryaduta, Selasa (25/06/19).

Diskusi ini untuk mensosialisasikan Mekanisme Nasional Anti Penyiksaan dan mengumumkan hasil pantauan limalembaga HAM nasional yang menyatakan bahwa telah terjadi dugaan tindak penyiksaan di lembaga pemasyarakatan(Lapas).

Hadir dalam acara tersebut, perwakilandari masing-masing lembaga untuk menjadi narasumber diskusi. Komnas HAM sendiridiwakili oleh Wakil Ketua Bidang Eksternal, Sandrayati Moniaga. Beliaumengungkapkan bahwa dari hasil temuan dan pantauan yang dilakukan oleh 5 (lima)lembaga dimaksud, telah ditemukan adanya dugaan tindak penyiksaan dan perlakuantidak manusiawi di lokasi terjadinya perampasan kebebasan oleh otoritaspemerintah.

Tempat-tempat tersebut termasuk pada lembagapemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, kendaraantahanan, rumah sakit, Rumah Detensi Imigrasi, Rumah Sakit jiwa, rumah singgah, panti sosial, fasilitas lembaga pemasyarakatan militer,bandara dan lain sebagainya”,ungkap Sandra.

Dari hasil temuan tersebut, Sandra memaparkanbahwa saat ini 5 (lima) lembaga ini sedang melakukan kerja sama untuk mendorongpembentukan National Preventif Mecanism(NPM) dengan dasar mandat yang telah dimiliki oleh masing-masing lembaga dalammencegah terjadinya tindak penyiksaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

“Kami sedang melakukan berbagai upaya yangdapat mendorong kementerian-kementerian terkait, pihak lapas dan dirjenimigrasi untuk mengawasi panti-panti sosial dalam rangka pencegahan penyiksaanmelalui diskusi serta koordinasi lebih lanjut”, paparnya.

Pada kesempatan yang sama, gambarantentang hasil pemantauan dan pengawasan dari 5 (lima) lembaga di tempat -tempat tahanan juga di paparkan oleh Ninik Rahayu, anggota OmbudsmanRepublik Indonesia (ORI).

“Temuankami antara lain, kapasitas lapasoverload, pelayanan kesehatan danpsikolog tidak optimal, kondisi air buruk, tahanan harus membeli air minum, jumlahkamar mandi tidak sebanding dengan jumlah tahanan, CCTV jumlahnya terbatas danbanyak yang mati, serta dugaan adanya kekerasan fisik dan psikis terhadaptahanan yang umumnya terjadi pada proses penangkapan dan penahanan”, paparNinik.

Sebagai penutup, Ninik mewakili 5 (lima)lembaga lainnya memberikan hasil rekomendasi terhadap temuan dan pantauan yangtelah dilakukan. “Dari hasil temuan yang ada, maka dinilai perlu adanya peningkatanprofesionalitas petugas lapas, rutan, rudenim dan tempat penahanan laintermasuk pengembangan gender sensitivedan perspektif anak, menghentikan impunitas (menghukum pelaku penyiksaan denganhukuman berat), serta melaksanakan koordinasi lintas K/L dalam rangkamenyamakan persepsi tentang urgensi pencegahan penyiksaan melalui mekanisme NPM”,tutupnya.

Dalamdiskusi tersebut, juga dilakukan penyerahan PolicyBrief 5 (lima) lembaga secara simbolis oleh Sandrayati Moniaga kepadaKemenhumkam dan masyarakat sipil yang hadir. (Niken/IBN)

Short link