Kabar Latuharary

Ketua Komnas HAM :“Negara Demokrasi Menempatkan Polisi di Posisi Terdepan”

Ambon— Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menegaskan pentingnyaperan polisi sebagai aparat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban dinegara demokrasi, demikian disampaikan pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi penyuluhanHAM bagi anggota kepolisian daerah Maluku di kantor Polda Maluku, Ambon, padaSelasa (25/6/2019).

“Dalam konteks HAM dan negarademokrasi, aparat negara termasuk kepolisian berkewajiban untuk memenuhi,melindungi, dan menegakkan hak asasi warga negaranya sehingga menjadi aparatnegara yang paling sering bersinggungan dengan masyarakat. Oleh karena itu posisipolisi menjadi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam negarademokrasi,” paparnya.

Pada konteks ini, lanjut Taufan, profesionalismePolisi perlu dikedepankan terutama dalam perlindungan dan penegakan HAM dinegara demokrasi. “Jadi pengaduan yang diterima Komnas HAM atas tindakankepolisian belum tentu pelanggaran HAM, anggaplah itu sebagai bentuk perhatian,karena sesungguhnya masyarakat sangat membutuhkan polisi saat terjadi pelanggaranatas hak-haknya (pelanggaran hukum), “ imbuh Taufan.

Pada paparannya, Taufan jugamenambahkan mengenai peran sejumlah peraturan perundangan terkait HAM yangmemastikan bahwa nilai-nilai demokrasi dijalankan dengan baik. “Instrumen HAM memangbertujuan untuk meminimalisir tindak kesewenang-wenangan dari aparat negarasaat menjalankan tugasnya,” pungkasnya.    

Perlu disampaikan bahwa padatahun 2018 lalu Komnas HAM telah menyuluh puluhan anggota Kepolisian daerahMaluku dari satuan Sabhara, Tahanan dan Barang Bukti, Reserse Kriminal danBrimob. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bagian DukunganPenyuluhan ini ditujukan untuk mereview kegiatan penyuluhan tersebut.

Paparan HAM yang disampaikanTaufan merupakan sesi penyegaran kembali materi-materi yang telah disampaikanpada kegiatan penyuluhan tersebut. Evaluasi penyuluhan HAM ini merupakan bagiandari program Polisi Berbasis HAM yang telah dilaksanakan Komnas HAM sejak tahun2015.

Evaluasi ini berlangsung hinggatanggal 27 Juni 2019 dan bertujuan untuk mengukur sejauh mana perubahan danpeningkatan kapasitas dari anggota yang telah terpaparkan materi penyuluhan. Evaluasijuga untuk mengukur manfaat dari penyuluhan dan bagaimana dampaknya di tingkatsatuan atau polres. (IBN/ENS)  

Short link