Kabar Latuharary

Komnas HAM Soroti Penanganan Penyiksaan di Indonesia

Latuharhary - Komnas HAM menilai bahwa upayapencegahan tindakan penyiksaan di Indonesia membutuhkan komitmen dan upaya dariseluruh pihak, demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Eksternal SandrayatiMoniaga pada Peluncuran Laporan Situasidan Kondisi Penyiksaan di Indonesia untuk  Periode 2018 – 2019, diJakarta pada Rabu (26/6/2019). 

 

“Upayauntuk menghentikan penyiksaan itu tidak boleh dilakukan hanya oleh satu dualembaga, tetapi harus  dilakukan oleh semua pihak,” katanya selaku penanggapdalam acara peluncuran tersebut. 

 

Iamenyampaikan harapannya agar beragam aksi penyiksaan di seantero negeri dapatsegera dihentikan serta ditangani secara serius di ranah kebijakan,kelembagaan  hingga ranah budaya. “Budaya kekerasan dan penyiksaan ituharus dituntaskan hingga tak tersisa, bukan hanya di masyarakat, tetapi dikalangan aparat serta aparatur negara sipil,” tukasnya.

 

Perludisampaikan bahwa selain mengajak untuk menghentikan penyiksaan, padakesempatan tersebut KontraS juga melaporkan perihal Situasi dan KondisiPenyiksaan di Indonesia untuk Periode 2018 – 2019 yang disampaikan dalam BukuSaku Advokasi Kasus Penyiksaan di Indonesia.

 

Bukuini berisi petunjuk dan pembelajaran yang dilakukan KontraS dalam memantau dan mengadvokasikasus-kasus penyiksaan di Indonesia. Buku saku ini diluncurkan agar masyarakattidak tergantung pada lembaga untuk mengadvokasi kasus penyiksaan yang terjadidi lingkungannya. 

 

Laporantahunan ini telah disampaikan oleh KontraS sejak tahun 2011. KoordinatorKontraS, Yati Andriyani, secara terbuka memaparkan bahwa pada laporan tersebut,pihaknya juga menyertakan pandangan kritis serta rekomendasi bagi PemerintahIndonesia agar dapat segera dilakukan perbaikan baik dari segi norma hukummaupun implementasi hukum serta proses penegakan hukum.

 

DataKontraS menunjukkan bahwa selama periode Juni 2018 s.d. Mei 2019 telah ditemukansekitar 72 kasus penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam,tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia yang mengakibatkan sebanyak16 orang tewas  dan 114 korban luka-luka.

 

“Kenapapenting memberikan dukungan pada korban penyiksaan? Ini tidak hanya terkait denganhak-hak korban, tetapi juga kewajiban negara untuk memastikan praktik-praktikpenyiksaan dihentikan dan tidak ditolerir sama sekali,” tegas Yati.

 

Acaraini dilaksanakan bertepatan dengan hari dukungan internasional untuk korban penyiksaan(Hari Anti Penyiksaan) yang diperingati setiap tanggal 26. Pada kesempatantersebut juga tampak hadir Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Lilik Sujandi. (SP/IW/ENS)

Short link