Kabar Latuharary

Komnas HAM Persiapkan Sekretariat Permanen SEANF

Latuharhary – Dalam rangka persiapan pendirian sekretariat permanenSouth East National Human Rights Institutions Forum (SEANF) di Jakarta, KomnasHAM dan Kementerian Luar Negeri RI melakukan koordinasi di Gedung RoeslanAbdulgani Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pada Rabu (3/7/2019).

Wakil Ketua Komnas HAM BidangEksternal, Sandrayati Moniaga, menyampaikan bahwa peluang ini sangat baik bagiupaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. “Good things jika Indonesia (Komnas HAM) menjadi sekretariatpermanen organisasi internasional karena upaya penegakan HAM-nya lebih majudibandingkan negara di Asia Tenggara lainnya," ungkap Wakil KetuaEksternal Komnas HAM Sandrayati Moniaga yang turut diakui oleh SesditjenMultilateral Kemenlu Anita Luhulima.

Sebelumnya, pada tahun 2013,Komnas HAM telah mengusulkan pembentukan sekretariat permanen SEANF yangkemudian pada annual Meeting SEANFtahun 2014 diputuskan bahwa sekretariat permanen ad interim SEANF ditetapkan di Jakarta. Forum SEANF pada tahun 2015kembali menegaskan pendirian sekretariat tersebut dikelola oleh KomnasHAM. 

"Demand-nya tinggi dari luar untuk membentuk permanent secretary SEANF di Indonesia," jelas Sandrayati.

Sandra berharap dukungan darilima anggota Institusi HAM yang tergabung dalam SEANF disambut positif oleh KontribusiIndonesia pada Internasional (KKOI) maupun kementerian terkait terutama berkenaandengan alur pengurusan keanggotaan Komnas HAM di SEANF. Pendirian sekretariatpermanen, imbuh Sandrayati, bakal memberikan kesempatan bagi Indonesia di forainternasional dalam memajukan, menegakkan serta menyosialisasikanprinsip-prinsip kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara.

Sebelum harapan tersebutterwujud, Sesditjen Multilateral Kemenlu RI Anita Luhulima, mengingatkan terdapatprosedur yang harus dilalui agar proses keanggotaan Komnas HAM di SEANFdisahkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Berlanjut dengan proses pengajuansekretariat permanen melalui persetujuan Kelompok Kerja Pengkaji KeanggotaanOrganisasi dan Kontribusi Indonesia pada Internasional (KKOI) yang bakaldijadikan referensi pengajuan Peraturan Presiden (Perpres). Alur tersebutsesuai dengan Perpres Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi  Indonesia Pada Organisasi Internasional.

Dalam pertemuan konsultasibersama Kemenlu ini, hadir pula Kepala Esrom Hamonangan Panjaitan (Kepala BiroPerencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama), Sasanti Amisani (Kepala BagianKerjasama, Persidangan, dan Tata Usaha Pimpinan), serta Sri Nur Fathya (Kepala SubbagianKerjasama Antar Lembaga).

Perlu disampaikan bahwa SEANFmerupakan sebuah forum yang beranggotakan 6 (enam) Institusi HAM  diwilayah Asia Tenggara, yakni Komnas HAM (Indonesia), Suruhanjaya Hak AsasiManusia (Malaysia), The Commission on Human Rights of the Philippines (CHRP), TheNational Human Rights Commission of Thailand (NHRCT), dan The Provedoria dosDireitos Humanos e Justica/ PDHJ (Timor Leste).  

Pertemuan rutin SEANF menjadiforum bagi para anggota untuk berbagi pandangan atas implikasi hak asasimanusia terutama di wilayah Asia Tenggara dan berbagi informasi mengenai kerjalembaga masing-masing. Forum juga mengadopsi Rencana Aksi untuk implementasiSEANF Strategic Plan (2017-2021). (IW/ENS)

Short link