Kabar Latuharary

Komnas HAM Kaji Polemik RUU Penyadapan

Latuharhary– Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM menyelenggarakan diskusiterfokus (FGD) yang mengangkat tema Prinsip HAM dalam Rancangan Undang-Undang  Penyadapan, bertempat di Hotel Oria Jakarta,pada Rabu (3/7/2019). 

 

Kegiatan ini melibatkan sejumlahperwakilan dari kementerian dan lembaga seperti Mahkamah Agung RI, KejaksaanAgung RI, Kemenkominfo RI, Badan Intelijen Negara (BIN), Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ditjen Bea Cukai, Pengadilan NegeriJakarta Selatan, dan beberapa lembaga negara lainnya.

 

Turut hadir pada kegiatan tersebutadalah Hairansyah (Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal) dan M. ChoirulAnam (Komisioner Subkomisi Pengkajian dan Penelitian).

 

Pada kesempatan tersebut Anammenjelaskan tujuan dilaksanakannya FGD. "Diskusi terfokus ini dilaksanakandengan tujuan untuk mendapatkan banyak masukan dari beberapa instansi terkaitmengenai bagaimana penyadapan seharusnya dilakukan agar tetap sejalan denganprinsip-prinsip HAM, termasuk bagaimana mekanisme dan perizinannya sehingga dapatdipastikan bahwa kegiatan penyadapan memang ditujukan untuk memberikanperlindungan," papar Choirul Anam.

 

Harapannya, apapun bentuk pembatasanyang diberlakukan, harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan katalain, pembatasan hanya boleh diberlakukan guna kepentingan penegakan hukum,tentu saja dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip HAM. 

 

Singkat kata, FGD ini dinilaipenting untuk diselenggarakan karena penyusunan  RUU baru sebagai revisi dari Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003tentang Penyadapan dinilai belum optimal dan memiliki banyak kelemahan, salahsatunya rentan terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

 

Sebagai contoh, salahsatu poin RUU menyebutkan bahwa dalam setiap kegiatan penyadapan yang dilakukanaparat penegak hukum harus terlebih dahulu dikoordinasikan dan mendapat izinlembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Tinggi. Kemudian pada Pasal 7 Ayat(1) draft RUU menyebutkan bahwa pelaksanaan penyadapan adalah dalamrangka penegakan hukum yang dilakukan pada tahap penyelidikan danpenyidikan. 

 

Turut hadir sebagai pemantik diskusiyaitu Dr. Edmon Makarim (Tim Peneliti LHKT-FHUI), Dr. Riky Perdana R.W (HakimYustisial Biro Hukum dan Humas MA RI) dan Batara Ibnu Reza (Imparsial).  

 

Edmon Makarim menekankan bahwa intidari konstitusi adalah perlindungan warga negara, bukan pengawasan. Dengandemikian, maka harus dipastikan bahwa penggunaan kewenangan penyadapan tidak mengedepankanabuse of power dan menekankan prinsipkehati-hatian serta dapat dipertanggungjawabkan. 

 

“Salah satu upaya proteksi adalahyang punya alat (Kominfo) tidak memiliki kewenangan menyadap, sedangkan yangpunya kewenangan (aparat penegak hukum) tidak memililiki alat, sehingga prinsipkerahasia dan akuntabilitas dapat terjaga,”  ujar Edmon.

 

Pada kesempatan yang sama, BataraIbnu Reza menekankan  bahwa UU Penyadapan harus memperhatikanPrinsip-Prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan HakAsasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan PolitikAnnex, UN Doc E / CN.4 / 1984/4 (1984), yaitu adanya pengaturan oleh hukumdalam masyarakat demokratis dalam rangka ketertiban umum, moral publik dankeamanan nasional.

 

Pada intinya, negara dapat mengambil langkah-langkah pengurangan HAMapabila menghadapi situasi bahaya yang luar biasa dan aktual, serta dapatmengancam kehidupan bangsa. Sementara, korupsi menurut Putusan MK nomor006/PUU-I/2003 halaman 5, telah dinyatakan sebagai bahaya terhadap sekuritasnegara.

 

Riky Perdana dari Mahkamah Agung RI mempunyaipenilaian yang sama bahwa RUU Penyadapan memiliki banyak kelemahan, mulai daripersoalan kode etik, ancaman gugatan terhadap Majelis Hakim yang menyidangkanperkara dengan bukti hasil penyadapan, dan lain-lain. “Selama ini hanya beberapahakim yang menerima berkas perkara yang dilengkapi dengan hasil penyadapan, karenasebagian besar masuk ke ranah privasi,” ujar Riki. (EL/IW/ENS)

Short link