Kabar Latuharary

Suarakan Nasib Pengungsi, Komnas HAM-UNHCR Tandatangani Nota Kesepahaman

Latuharhary – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM) dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (UnitedNation High Commissioner for Refugee/UNHCR) untuk Indonesia menandatangani NotaKesepahaman (Memorandum of Understanding) untuk periode tahun 2019-2022, di GedungKomnas HAM Menteng Jakarta, pada Jumat (5/7/2019).

 

Padakesempatan tersebut, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menerima courtesy call UNHCR Representative untuk Indonesia, Thomas Vargas. Pada perbincangankedua belah pihak disepakati upaya pengembangan kerjasama baik dalam bentukpengembangan kapasitas bagi para sumber daya manusia pendukung, pengkajianmendalam seputar isu-isu terkait pengungsi dan pencari suaka seperti pernikahancampur antar warga negara, dll.

 

Rangkaianacara tersebut ditutup dengan konferensi pers bersama antara Komnas HAM denganUNHCR. Thomas Vargas dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, UNHCR dan KomnasHAM telah sepakat bekerjasama dan bersinergi selama tiga tahun ke depan dalampenanganan isu-isu terkait pengungsi, pencari suaka, dan kehilangankewarganegaraan. 

 

UNHCRmemandang sangat positif kerjasama dengan Komnas HAM dan Pemerintah Indonesia, terlebihdengan adanya Perpres No 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi LuarNegeri.

 

Padaacara jumpa pers, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menegaskan bahwapihaknya akan mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan review terhadap para pengungsi secarabertahap.

 

Taufanjuga menyatakan bahwa Komnas HAM dan UNCHR akan mendorong terpenuhinya hak ataskesehatan dan kesejahteraan bagi para pengungsi dan pencari suaka tersebut."Dalam rangka mewujudkan hal tersebut tentu saja perlu didukung olehlembaga-lembaga lain," imbuhnya. 

 

Selainitu, lanjut Taufan, dalam waktu dekat Komnas HAM akan bertemu dengan PemerintahMyanmar guna membincangkan dan menemukan solusi terkait nasib para pengungsi asalMyanmar. "Kita perlu mendorong Pemerintah Myanmar sehingga turutmemikirkan nasib dan kelangsungan hidup para pengungsi Myanmar dan Rohingyayang ada di Indonesia," tutur Taufan.

 

Takdapat dipungkiri bahwa banyaknya pengungsi, pencari suaka maupun orang-orangyang tidak memiliki kewarganegaraan di Indonesia, telah menyita perhatianserius dari para pegiat hak asasi manusia.

 

Sebelumnya,mengawali acara penandatanganan MoU tersebut, Sekretaris Jenderal Komnas HAMTasdiyanto memimpin diskusi evaluasi kerja sama Komnas HAM dengan UNHCR periode2015-2018 dan rencana kegiatan 2019-2022. Perlu diketahui bahwa Komnas HAM danUNHCR untuk Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman untuk periode2015-2018 yang ditandatangani pada 28 Juli 2015. 

 

Dalamdiskusi tersebut teridentifikasi sejumlah kegiatan yang dapat dikerjasamakan.Salah satunya yaitu alternatif rumah detensi untuk pengungsi dan pencari suakadan Komnas HAM dan UNHCR akan melakukan upaya advokasi kepada PemerintahIndonesia sehingga pengungsi memperoleh kesempatan untuk bekerja di Indonesia.  (AAP/ES/AM/IW/ENS)

Short link