Kabar Latuharary

Strategi Komnas HAM Antisipasi Makar

Latuharhary -Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Hairansyah menjadi pembicara Focus Group Discussion (FGD) tentang"Penanganan Tindak Pidana MakarDalam Pelaksanaan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 ditinjau dari PerspektifHAM" yang diselenggarakan oleh Divisi Hukum Polri bertempat di HotelFalatehan, Blok M Kebayoran Baru, Jakarta pada Kamis (4/7/2019).

Pada acara yang dihadiri olehperwakilan Reskrim Polda seluruh Indonesia tersebut, Hairansyah menyampaikantopik mengenai "Peran dan SinergitasKomnas HAM Dalam Mencegah Tindakan Makar Ditinjau dari Perspektif HAM".Ia menjelaskan mengenai fungsi dan wewenang Komnas HAM sesuai Undang-Undang(UU) yang berlaku. 

Komnas HAM, jelasnya, bertanggungjawab dalam mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM,meningkatkan perlindungan serta penegakan terhadap HAM.

"Berdasarkan Pasal 76 UU Nomor39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM melaksanakan fungsipengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasimanusia," jelasnya.

Dalam perspektif HAM, terkaitperistiwa Pemilu 2019, Hairansyah mengatakan pelaksanaan HAM sudah terpenuhi."Hak konstitusional sudah diberikan dengan menjadi peserta Pemilu, danmengikuti tahapan yang ada. Kalau ada komplain juga ada mekanisme yangmengaturnya," ucapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa setiapwarga negara memiliki Non-DerogableRights—hak yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. "Initercantum dalam UUD 1945 Pasal 28I", ucapnya.

Dalam konteks HAM, makar biasanyadikaitkan dengan kebebasan berpendapat. Hak kemerdekaan atas pikiran, hatinurani, dan beragama tidak boleh dikurangi namun perlu adanya batasan/pengaturansesuai UU. "Ketentuan UUD dan konvensi internasional dimungkinkan adanyapembatasan. Ini untuk memastikan setiap hak bisa dijalankan denganmaksimal," tegasnya.

Meskipun setiap warga negara memilikihak berpendapat, imbuh Hairansyah, terdapat pembatasan berdasarkan pertimbanganmoral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Tujuannya untuk menjaminpengakuan dan penghormatan HAM serta kebebasan orang lain.

Di akhir pemaparannya, ia menjelaskanmengenai tugas pemantauan yang dilakukan Komnas HAM. "Kita koordinasidengan Polda jika ada pengaduan terkait kinerja polisi sebelum membuatkesimpulan akhir," ucap Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019 Komnas HAMini.

Komnas HAM menilai, koordinasiantarpihak terkait merupakan upaya untuk bersinergi dengan lembaga lainnyasupaya mendapatkan informasi yang akurat dalam penyelesaian suatu kasus atauaduan. (AM/IW/IBN)

Short link