Kabar Latuharary

Komnas HAM Terima Aduan Masyarakat Bai Jaya Kaltim.

Latuharhary - Wargabeserta Kepala Desa (Kades) Bai Jaya Kalimantan Timur mendatangi Komnas HAMguna mengadukan lahan mereka yang diklaim oleh perusahaan sawit setempat, diRuang Pengaduan Komnas HAM Menteng Jakarta Pusat, pada Kamis (11/07/19).

Ridwan selaku Kades Bai Jaya yangmenjadi juru bicara masyarakat, diterima langsung oleh Koordinator Pemajuan HAMBeka Ulung Hapsara dan sejumlah staf di Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan,  menyampaikan sejumlah pokok persoalan. “Sayabersama beberapa warga Bai Jaya datang langsung ke sini untuk mengadukan lahan kamiyang dicaplok oleh perusahaan sawitsetempat. Pada tahun 1997/1998, Kecamatan Batu Engau menjadi lokasi ijin HGUperusahaan tersebut dengan luas area HGU +39.000 hektar yang meliputi 10desa dan salah satunya adalah Desa Bai Jaya”, ungkap Ridwan.

Warga kaget atas pengklaiman sepihakini karena sebelumnya tidak ada proses dialog, sosialisasi ataupunpemberitahuan lainnya. “Tiba-tiba pihak perusahaan sawit ini memiliki ijinusaha untuk mengolah semua wilayah desa, baik yang menjadi pemukiman pendudukmau pun hutan yang menjadi mata pencaharian masyarakat desa yang ada dalamwilayah desanya”, lanjut Ridwan.

Sangat disayangkan perjuang warga BaiJaya seolah tidak diperdulikan karena perusahaan mendapat dukungan dari pihakpemerintah kecamatan dan kabupaten. Akibatnya, perjuangan warga untuk menuntuthak-haknya satu persatu mundur di tengah jalan. Berbagai Upaya yang merekalakukan, termasuk membawa masalah mereka ke BPN Pusat, bahkan ke Mabes Polri, tidakmenemukan titik terang.

“Kendala lain yang dihadapi olehmasyarakat Desa Bai Jaya adalah lokasi lahan dimana kami bermukim, termasuklokasi kantor desa, sekolah, dan berbagai sarana dan prasarana desa, masuk ke dalamlokasi HGU sehingga tidak dapat diterbitkan SHM-nya” keluh Ridwan.

Beka Ulung Hapsara yang didampingioleh staf pengaduan, menyambut baik aduan dari masyarakat ini. Hanya saja, ia menyesalkanbelum lengkapnya dokumen administratif yang disampaikan oleh warga Bai Jaya.  “Kami menerima pengaduan warga Desa Bai Jaya, tetapikami akan kesulitan untuk menganalisis kasus pengaduan ini jika tidak ada suratkronologis dan bukti-bukti pendukung yang menguatkan warga Bai Jaya adalahpemilik sah dari lahan tersebut,” kata Beka di hadapan para warga yang hadir.

Setelah menjelaskan perihal alur dan administrasipengaduan di Komnas HAM, Beka pun mensosialisasikan nomor WA dan emailpengaduan Komnas HAM kepada warga Desa Bai Jaya, sehingga warga tidak perludatang ke Komnas HAM hanya untuk memberikan kelengkapan administrasi.

“Kalau sudah ada surat kronologisserta bukti-bukti pendukungnya, bisa langsung dikirimkan melalui WA atau email pengaduanKomnas HAM. Komnas HAM sudah membentuk Tim Agraria dan bekerjasama denganKementerian Agraria dan Tata Ruang. Setelah dilengkapi, secepatnya kami analisadan kami teruskan ke pihak terkait”, jelas Beka. (Ratih/ENS)

 

Short link