Kabar Latuharary

Kiprah Komnas HAM Dukung Politik Luar Negeri Indonesia

"Manfaat tergabung ke dalaminstitusi HAM regional maupun internasional selain mempermudah koordinasi dalampenyelesaian kasus-kasus HAM juga memerlihatkan kedudukan program kerja samaKomnas HAM yang mendukung politik luar negeri Indonesia," papar Wakil KetuaEksternal Komnas HAM Sandrayati Moniaga saat menghadiri Rapat Pokja Keanggotaandan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional (KKOI), Kamis(11/7/2019).

Pokja KKOI terdiri dari beberapakementerian terkait pemberian rekomendasi pengurusan keanggotaan di organisasiinternasional, yakni Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet,Kementerian keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Lebih lanjut, Sandrayatimenyebutkan bahwa Komnas HAM aktif di beberapa forum institusi HAM, seperti Asia Pacific Forum for NHRIs (APF), Global Alliance of National Human RightsInstitutions (GANHRI), dan the SouthEast Asia National Human Rights Institution Forum (SEANF). Menilikpentingnya status dan manfaat keanggotaan di organisasi-organisasi tersebut,Komnas HAM memastikan pemenuhan kewajiban yang sejalan dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Seperti yang saat ini diupayakan olehKomnas HAM, agar keanggotaan di SEANF ditetapkan dalam sebuah KeputusanPresiden. Komnas HAM Optimis dalam mengurus segala prosedur keanggotaan SEANF. 

"Pemerintah Indonesiaberkewajiban memenuhi mandat-mandat yang diberikan ke Komnas HAM berdasarkanbeberapa Undang-undang. Kami melihat persoalan di wilayah Asia Tenggara yangcepat tertangani karena anggota SEANF, termasuk Indonesia bergerak proaktifmendekati wilayah-wilayah yang tak memiliki NHRI—National  Human RightsInstitutions," jelas Sandrayati.

SEANF memiliki mandat untuk melakukan pemajuan,perlindungan, dan pemenuhan HAM yang efektif di kawasan Asia Tenggara. Mandattersebut sejalan dengan mandat Komnas HAM.

Melalui analisis cost and benefits pula, terlihatbeberapa manfaat yang telah dirasakan lembaga negara independen Indonesia inidi SEANF. Beberapa diantaranya memudahkan koordinasi isu-isu HAM regional,meningkatkan kapasitas lembaga, anggota, dan staf dari institusi HAM yangtergabung dalam  SEANF, sekaligus membuatkegiatan bersama terkait isu HAM kawasan.

"Dari analisis perhitungan biaya dan manfaat (cost and benefits), kontribusi  Indonesia dalam SEANF sebanding dengan manfaatyang diperoleh," jelas Sandrayati.

Berdasarkan perhitungan tersebut,Sandrayati kembali menekankan pentingnya percepatan proses dan pengesahankeanggotaan Indonesia di SEANF mekanisme dan peraturan perundangan yangberlaku. Jika proses di Pokja KKOI terlampaui, proses pembentukan sekretariatpermanen SEANF dapat segera dimulai.

"Kesempatan juga diharapkan lebih terbuka karena padaOktober 2019, Ketua SEANF berganti ke Indonesia. Posisi Sekretariat Permanenkelak di Jakarta menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia dalam promosi danpemajuan HAM," urai Sandrayati.

Sekilas Tentang SEANF

Awal pembentukan SEANF sebagaiorganisasi yang beranggotakan institusi HAM negara-negara di kawasan AsiaTenggara melalui Declaration ofCooperation pada 28 Juni 2007. Dalam pertemuan konsultatif ke-4 pada tahun2008 di Manila, Filipina disepakati ASEAN NHRI Forum sebagai nama resmi forumyang beranggotakan Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Nama forumberubah menjadi SEANF dalam 6th ASEAN NHRI Forum pada tahun 2009.

Struktur organisasi SEANF terdiridari Badan Pelaksana—the Governing Board,Ketua, dan Sekretariat. Posisi Komnas HAM sebagai salah satu pendiri dananggota Badan Pelaksana sangat strategis untuk memperkuat kerja-kerja dalamSEANF. (IW/IBN)

Short link