Kabar Latuharary

Diskusi Perlindungan HAM bagi Penyandang Disabilitas Laring

Latuharhary - KomnasHAM melalui Bagian Pengkajian dan Penelitian, Biro Dukungan Pemajuan HAMmengadakan Focus Group Discussion(FGD) Upaya Perlindungan Disabilitas Laring dengan mengundang berbagai pihak diRuang Rapat Pleno Kantor Komnas HAM Menteng, Selasa (16/07/2019).

Focus GroupDiscussion(FGD) Upaya Perlindungan Disabilitas Laring dibuka langsung oleh SekretarisJenderal Komnas HAM, Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si. dan KepalaBiro Dukungan Pemajuan HAM, Dra. Andante Widi Arundhati, MA.

Pada kesempatan tersebut hadir beberapaperwakilan dari Perhimpunan Wicara Esofagus, Kementerian Sosial, KementerianKesehatan, Kementeriaan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, IkatanAhli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Komite Nasional Pengendalian Tembakau, sertaKomisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Hadir pula mantan KetuaKomnas HAM periode 2007 s.d 2012, Ifdhal Kasim.

Pemantik diskusi dalam Focus Group Discussion (FGD) ini adalah Helena Liswardi (Speech therapist Perhimpunan WicaraEsofagus), Bahrul Fuad (Konsultan Disabilitas dan Sosial Inklusi TAF) dan FajriNursyamsi (Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Sekolah Tinggi HukumIndonesia Jentera).

Helena Liswardi yang juga merupakan pensiunanKementerian Kesehatan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) menyampaikankondisi sebenarnya para disabilitas tuna laring. Dalam penjelasannya, Helenajuga mengungkapkan diskriminasi yang dialami oleh  disabilitas tuna laring di Indonesia. 

“Teman-teman tuna laring seringkali dianggapberbeda walaupun sudah bisa berbicara. Misalnya saja pada saat menelfon, olehkarena suaranya berbeda seringkali dianggap hanya main-main dandibentak-bentak, ada pula laki-laki yang dianggap perempuan atau sebaliknya oehkarena suaranya,” ungkapnya.

Helena juga mengungkapkan terkait biayaoperasi laring dan peralatan-peralatan pendukung yang tidak sedikit. “Untuk saat ini, harga salah satu alat bantunya7,8 juta sedangkan biaya operasi laring kurang lebih 400 juta dan sudah bisaditanggung oleh BPJS. Akan tetapi untuk biaya kamar serta obat-obatan masihbelum bisa ditanggung oleh BPJS dan biayanya juga tidak sedikit. Semisal kasusBapak Zainudin yang melakukan operasi di tahun 1995 sampai harus menjual sawahkarena biaya yang tidak sedikit itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Bahrul Fuad yang lebih akrabdisapa Cak Fu menyampaikan mengenai konstruksi sosial dan eksklusi sosialdisabilitas di Indonesia. Cak Fu menyampaikan bahwa penyebutan disabilitasberasal dari konstruksi sosial.“Soal disabilitas sebenarnya bukan dari dirikita sendiri yang menyebut, akan tetapi orang-orang di luar diri kita yangtidak mengalami. Bisa terjadi seperti ini karena cara pandang masyarakat yang mengalamiperubahan dari waktu ke waktu,” ungkapnya.

Cak Fu yang menyebut bahwa dirinya telahmempunyai keterbatasan sejak lahir, pada kesempatan itu juga mengungkapkanpesan kepada teman-temannya yang juga mempunyai keterbatasan.“Kalau kita tidak bisa mengubah masyarakat untukberfikir positif, maka mulai saat ini kita yang harus memulai, dari diri kitasendiri. Ketika orang lain melihat disabilitas merupakan malapetaka, maka dirikita harus membalik pemikiran itu. Menurut pandangan saya, disabilitas adalahmodal saya untuk menghadapi masa depan dan bukan menjadi hambatan saya untukmenghadapi masa depan,” pungkasnya.

Fajri Nursyamsi, pemantik diskusi yangterakhir, mengungkapkan sejumlah hambatan yang dihadapi ketika berbicara isu penyandangdisabilitas laring sebagai bagian dari disabilitas khususnya dari sudut pandangyuridis, sosiologis, dan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas.“Dalam upaya pemenuhan hak penyandangdisabilitas, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui advokasi, regulasi/kebijakan teknis, melalui gerakan bersama disabilitas, sosialisasi dan edukasi,serta gugatan ke pengadilan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ifdhal Kasim yangmerupakan Ketua Komnas HAM periode 2007-2012, turut menyampaikan pendapatnyaterkait isu ini dari aspek hak asasi manusia. Menurutnya, pemerintah mempunyaikewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat. “Merupakan kewajiban dari pemerintahuntuk melindungi hak-hak masyarakat, terlebih agar terhindar atau tidak lagi menghirupasap rokok khususnya di ruang-ruang publik,” paparnya. (Tari/Ibn)

Short link