Kabar Latuharary

Ketua Komnas HAM Berbicara pada Dialog Regional untuk Konvensi Anti Penyiksaan di Malaysia

Kuala Lumpur - Ketua Komnas HAM RI,Ahmad Taufan Damanik, menghadiri acara Regional Dialogue on Malaysia’sAccession to the United Nations Convention against Torture and Other Cruel,Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) sebagai salah seorangpembicara, bertempat di Kuala Lumpur Malaysia, pada Senin (8/7/2019).

SelainTaufan, turut hadir sebagai pembicara adalah Brigjend Agung Makbul (Mabes Polri)yang mempresentasikan pengalaman kepolisian Indonesia dalam menerapkan standarPBB tentang anti penyiksaan di dalam proses penegakan hukum di Indonesia; AbdelwahabHani (Anggota Komite PBB untuk Anti Penyiksaan); wakil dari Maroko, sertabeberapa pembicara lain dari kantor PBB di Bangkok, APT Jenewa dan CTI.

Kegiatandibuka oleh Wakil Menteri Hukum di bawah Kantor Perdana Menteri Malaysia,Mohammed Hanipa Maidin. Ratusan peserta tampak hadir meramaikan diskusitersebut, mereka datang dari berbagai latar belakang, utamanya wakil-wakil PemerintahMalaysia, beberapa duta besar dan badan PBB, Ketua Komnas HAM Thailand, danwakil-wakil NGO dari berbagai negara.

Perludisampaikan bahwa berbagai upaya pendekatan tengah dilakukan kepada PemerintahanMahathir Muhammad yang baru berkuasa di Malaysia khususnya terkait denganratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan Kejam dan Tidak Manusiawi (CAT)yang kendati telah dilahirkan sejak tahun 1984, hingga hari ini belumdiratifikasi oleh Pemerintah Malaysia akibat begitu banyaknya penolakan dariinternal.

Olehkarena itu, baik Uni Eropa, CTI maupun Sub-Komite PBB untuk Pencegahan AntiPenyiksaan serta Suhakam selaku lembaga resmi hak asasi manusia di Malaysia,terus mencoba meyakinkan Pemerintah Malaysia agar bersedia menjadi negarapeserta konvensi dimaksud. Tujuannya, tentu saja untuk mengikatkan diri kepadastandar hak asasi manusia dalam menjalankan proses hukum di negeri tersebut. Terlebihkarena negara dengan jutaan orang asing yang bekerja di wilayahnya tersebut, banyakterlibat dalam persoalan hukum yang dilaporkan mengandung unsur pelanggaran hakasasi manusia berdasarkan standar internasional, khususnya Konvensi AntiPenyiksaan.

Kondisiyang berbeda terjadi di Indonesia yang justru telah meratifikasi konvensitersebut sejak tahun 1998 dengan menerbitkan berbagai kebijakan termasuk UU No5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan.

KetuaKomnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, memberikan gambaran latar belakang juridisdimana prinsip-prinsip penghapusan dan pencegahan penyiksaan dan segala bentukpenghukuman yang tidak manusiawi dan kejam telah menjadi bagian dari konstitusiIndonesia (pasal 28G ayat 2) bahkan dimasukkan dalam kategori hak asasi yangtidak dapat dikurangi (non derogablerights, di dalam pasal 28I ayat 1). Norma hak asasi ini juga dituangkan kedalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih implementatif dituangkandi dalam Peraturan Kapolri dan Peraturan Panglima TNI mau pun kementerian danlembaga penegakan hukum lainnya.

Saat ini,lanjut Taufan, bersama empat lembaga negara lainnya, dalam rangka mendorongratifikasi OPCAT mau pun membangun mekanisme pencegahan, dibentuk suatumekanisme bersama yang disebut sebagai National Preventive Mechanism (MekanismePencegahan Nasional). Langkah-langkah awal adalah membangun kerja sama denganlembaga terkait di dawah Kementerian Hukum dan HAM, yakni dengan DirektoratJenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Keimigrasian. Kedua lembaga inisangat strategis untuk secara bersama membangun indikator pemantauan berkalauntuk memastikan dipenuhinya standar hak asasi manusia.

Jauhsebelum ini, Komnas HAM juga telah bekerja sama dengan Kepolisian melalui MoUantara Ketua Komnas HAM dengan Kapolri untuk pemenuhan standar hak asasi didalam proses penegakan hukum, termasuk melakukan pelatihan dan pengembangansumber daya manusia di kepolisian. Standar dan norma hak asasi jugadikerjasamakan lebih implementatif dengan Brimob melalui pembuatan buku saku,pelatihan dan kunjungan reviu atas proses yang berlangsung. Perjanjian kerjasama juga dilakukan dengan beberapa Polda di Indonesia untuk pemenuhan danpenghormatan hak asasi manusia, di mana salah satu rujukannya adalah KonvensiAnti Penyiksaan dan berbagai instrumen hukum dan HAM lainnya.

Kerjasama di tingkat nasional dan daerah ini sangat berkontribusi terhadappeningkatan profesionalisme kepolisian yang ditandai dengan menurunnyakasus-kasus kekerasan yang dilakukan Polri ketika berurusan dengan penegakanhukum dan ketertiban masyarakat.

Taufanjuga menambahkan terkait perlunya pengembangan kerja sama strategis yang luas denganKantor Staf Presiden, kementerian lain, Mabes TNI, Kejaksaan Agung, dan yangtidak kalah pentingnya adalah masyarakat sipil dan media massa yang dapatmenjangkau khalayak yang lebih luas.

Taufanmenjelaskan bahwa tidak perlu muncul kekhawatiran bahwa konvensi ini akanbertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan sebagaimana disinyalir olehsebagian pihak di Malaysia sehingga munculnya penolakan atas ratifikasi.

Perlukerja keras semua pihak untuk meyakinkan seluruh komponen masyarakat diMalaysia bahwa penerapan standar Konvensi Anti Penyiksaan dan berbagai standardan norma hak asasi manusia lainnya justru akan semakin memperkuat budaya hukumyang lebih bermartabat dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.Norma-norma ini juga akan semakin memperkuat sistem demokrasi yang sedangberkembang di Malaysia. Kerja sama regional sesama ASEAN mau pun regional AsiaPasifik juga ikut membantu pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia diMalaysia mau pun di kawasan regional pada umumnya.

PihakMaroko yang turut hadir sebagai undangan dan narasumber, menyampaikan bahwakondisi di negara mereka tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Sebagai negaradengan penduduk mayoritas muslim, Maroko telah lama meratifikasi konvensi inidan cukup banyak melakukan upaya pencegahan terhadap potensi penyiksaan yangmuncul di dalam proses hukum dan peradilan di negara mereka.(ATD)

Short link