Kabar Latuharary

Komnas HAM Sampaikan Data Pengaduan Caturwulan Pertama

Latuharhary – Komnas HAM RI melaluiSubkomisi Penegakan HAM kembali mengungkapkan bahwa Kepolisian sebagai pihak yangpaling banyak diadukan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM berdasarkandata aduan Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan (DPP) sebagaimana disampaikanpada jumpa pers terkait tipologi kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yangterjadi di Indonesia, bertempat di Gedung Komnas HAM RI, pada Selasa (16/07/2019).

KoordinatorPenegakan HAM, Amiruddin Al Rahab menyampaikan bahwa berdasarkan data aduanBagian DPP, sepanjang Januari s.d. April 2019, Komnas HAM telah menerimasejumlah 525 kasus dugaan pelanggaran HAM.

“Dalam4 (empat) bulan ini pihak Kepolisian masih menjadi pihak teradu tertinggisetelah Korporasi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan lembaga pendidikan. Lambatnyapenanganan laporan polisi dan permasalahan administratif serta penangkapan ataupenahanan yang tidak sesuai prosedur merupakan isu yang paling banyak diadukanoleh masyarakat”, papar Amiruddin.

Lebihlanjut Amir mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dihimpun Komnas HAM, parapengadu ini merupakan individu atau para pengacara. “Setelah saya dalami danpelajari kasus aduan terkait Kepolisian, yang banyak mengadukan adalah individudan atau lawyer-lawyer yang melaporkankasusnya kepada pihak Kepolisian setempat namun belum juga ada tindak lanjutsehingga mengadu ke Komnas HAM,”lanjut Amir.

Walaupunpihak Kepolisian menjadi pihak teradu tertinggi, namun menurut Amir, pihak Kepolisiansangat responsif dan koordinatif terkait kasus-kasus dugaan pelanggaran HAMyang ditangani oleh Komnas HAM. “Setiap ada rekomendasi dari Komnas HAM, pihakKepolisian baik daerah maupun pusat selalu responsif dan melakukan kordinasiyang baik. Hal ini justru membuat mereka lebih berpacu dalam menyelesaikansetiap kasus yang muncul,” terang Amir.

MenurutAmir, banyaknya aduan yang masuk ke Komnas HAM merupakan cerminan meningkatnyakesadaran masyarakat akan hak-haknya. (Ratih/ENS)

Short link