Kabar Latuharary

Komnas HAM Pantau Dampak Lingkungan Akibat Aktivitas PT Global Pasific Utama di Muara Enim

Latuharhary – Tim Komnas HAM melakukan pemantauan guna menindaklanjuti pengaduanmasyarakat terkait masalah dampak lingkungan hidupakibat aktivitas pertambangan PT Global Pasific Utama di Tanjung Agung, KabupatenMuara Enim, Sumatera Selatan,  pada Senin s.d. Kamis (22-25 Juli 2019).

Pematauandilakukan dalam bentuk komunikasi dengan para korban dan pemangku kewajiban yang ada di Kabupaten Muara Enim. Selain itu guna memperkuat data-data dan temuan lapangan, Tim Komnas HAM juga melakukan pemantauan langsung ke lokasi tambang.

Berdasarkanrangkaian pemantauan yang telah dilakukan, Tim Komnas HAM  mendapatkan sejumlah fakta penting antaralain, di dalam lokasi tambang terdapat pemukiman wargayang meliputi dua desa yakni Desa Pulau Panggung dan Desa Tanjung Lalang,aktivitas tambang cukup dekat dengan aliran sungai enim, kegiatan pertambangan menyisakanpenumpukan limbah disposal yang lokasinya tidak jauh dari bibir sungai enim,lubang bekas tambang berdekatan langsung dengan pemukiman warga, dan timbulnya polusi udaradan suara akibat aktivitas penggalian batu bara.

Selain itu, TIM Kommas HAM juga memperoleh informasi dan data bahwa telah terjadinya penyempitan luasan sungai enim yang pada awalnya 100meter menjadi 60 meter dan pergeseran tanah dan perubahan lokasi penggalian tambang yangawalnya akan dilakukan di seberang sungai enim kamudian ditetapkan di lokasiyang dekat dengan pemukiman warga tanpa pelibatan aspirasi dan partisipasimasyarakat.

Berdasarkantemuan-temuan tersebut, Komnas HAM akan segera menyampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait guna mendorong segera dilaksanakannyarevitalisasi dan reklamasi terhadap lokasi bekas tambang. Hal ini perlu segera dilakukan terlebih karena aktivitas pertambangan pada lokasi tersebut akan segera berakhir.

Pada saat yang bersamaan, Komnas HAM juga berpandangan bahwa pelaksanaan CSR perusahaan perlu dilakukan percepatan sebagai wujud tindaklanjut program pemerintah melalui Rencana Induk Pengembangan dan PemberdayaanMasyarakat (RIPP) di sekitar tambang, dan mendorong agar Pemerintah Daerahsetempat tetap terus melakukan pengawasan secara berkala namun terukur terhadapproses revitalisasi dan rekalamasi lokasi bekas tambang yang akan dilakukanoleh perusahaan.

Upaya-upaya untuk memberikan jaminan atas pemulihan lokasibekas tambang, menurut Komnas HAM,adalah hal yang penting dilakukan sebagai upayapelaksanaan tanggung jawab negara termasuk korporasi bagi perlindungan,pemenuhan, dan pemulihan hak-hak warga untuk mendapatkan lingkungan hidup yangsehat dan demi keberlanjutan kehidupan warga baik di bidang sosial, ekonomidan ekologi.

Sengketa Lahan di Lahat BerujungDamai

Pada saat yang bersamaan, Tim Komnas HAM RI juga melakukanpemantauan terkait sengketa lahan antara beberapa warga Desa Banjarsari denganPT Banjarsari Pribumi. Lahan yangdisengketakan berlokasi di Desa Banjarsari, MerapiTimur, Kabupaten Lahat.

Berdasarkankomunikasi yang telah dilakukan dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat melalui DinasPekerjaan Umum, Perumahan dan Pertanahan dan pihak perusahaan, Komnas HAM mendapatkan sejumlah fakta di lapangan bahwa perusahaan telah membayarkan ganti rugi atas penggunaan lahan wargasebanyak 27 persil, seluas  25,309 Ha, sebesar Rp.55.000/meter.

Pembebasan lahanwarga tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keterangan sepriodik dari pemerintah desasetempat, guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak, terkait pembayaran gantirugi tersebut. Para pihak sepakat untuk dikuatkan dalam bentuk akta Notaris. Melalui pembayaran gantirugi tersebut kepada warga, maka permasalahan ini dinyatakan selesai. (rida/ENS)

Short link