Kabar Latuharary

Komnas HAM Gelar FGD Pemetaan Media Sosial dalam Peristiwa 21-23 Mei 2019

Latuharhary - Komnas HAM melalui Tim Pencari Fakta Peristiwa 21-23 Mei 2019,mengadakan Focus Group Discussion (FDG)dengan mengusung tema Pemetaan Media Sosial dalamPeristiwa 21-23 Mei 2019, bertempat di Ruang Rapat Pleno Gedung Komnas HAM Menteng, Senin (22/07/2019).

Focus Group Discussion (FGD) yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini dibuka langsung oleh Koordinator Pemajuan HAM yang juga Komisioner SubkomisiPenyuluhan HAM, Beka Ulung Hapsara. Perlu disampaikan bahwa kegiatan ini melibatkan sejumlahpihak terkait antara lain beberapa perwakilan dariLitbang Kompas, ELSAM, KPAI, Kemenkopolhukam, SafeNet, hingga Amnesty International. Selain itu, diskusi tertutup ini, juga menghadirkan beberapa narasumberdari Unit Cyber Crime Bareskrim Polri, Mafindo, dan juga Kemenkominfo.

Salah seorang narasumber yang hadir adalah PresidiumMafindo, Anita Wahid. Beliau memaparkan perihal bagaimana hoaks telah dijadikansebagai bahan ujaran kebencian, dan hal tersebut telah banyak dipergunakan dihampirsetiap platform media sosial, baik secara terbuka maupun tertutup. Dirinya jugamengungkapkan bahwa penyebaran hoaks ketika pemilu 2014 muncul ketikapencoblosan berlangsung, sedangkan di tahun 2019, hoaks sudah beredar sejaksaat masa kampanye.

“Pada tahun 2014, hoaksmenyerang satu arah dan sangat efektif untuk menurunkan elektabilitas. Di tahun 2019, hoaks tersebar menjadi 2 arah. Selama periode pencoblosan, media sosial dipenuhi narasi kecurangan pilpres.Tercatat 24hoaks terkait pendelegitimasian penyelenggaraan pemilu,” ungkap Anita Wahid.

Sementara itu, pendapat menarik muncul dari perwakilanELSAM bahwa pihaknya meyakini mekanisme pemblokiran media sosial yang dilakukanketika demonstrasi hasil pemilu berlangsung, sudah sesuai dengan prinsip HAM,serta telah memenuhi unsur yang diatur oleh hukum.

“Kami pikir ada urgensi perlindungan HAM diinternet kala itu. Kami melihat bahwa tindakan Kemenkominfo sudah memenuhiunsur yang diatur oleh hukum, berlandasan yang sah. Kamimelihat ketika pemblokiran mediasosial saat 22 Mei itu tidak seutuhnya pemblokiran, hanya parsialpemblokiran,” papar Lintang, Penelitidi ELSAM.

Hal berbeda disampaikan perwakilan dari SafeNet yangmenyatakan bahwa pembatasan media sosial berkaitandengan pembatasan HAM karena memutuskan informasi yang tidak jelas alasannya.“Kami mendapat laporan bahwa banyak masyarakat menggunakan VPN ilegal danterkena phsying. Ada 10 orang melaporkan bahwa datanya diambil. Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak cukupmemikirkan dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari kebijakan yang telahdiberlakukan. Pada saat yang bersamaan, cukup banyakpelaku hate speech dan penyebar konten hoaks yangtidak ditangkap dan tidak diproses oleh pihak kepolisian. Sebutsaja kasus Ulin doxing yang tidak mendapatkan teguran atau sanksi apapun dari Pemerintah,” tukas Nabillah.

Sebagai penutup, Beka Ulung Hapsara selakumoderator FGD bertemakan Pemetaan Media Sosial dalam Peristiwa 21-23 Mei 2019, menyampaikan bahwa Komnas HAM akan mengirimkansurat kepada Kemenkominfo terkait dengan mesin pengais konten internet negatifatau dikenal dengan nama AIS. Lebih lanjut Beka juga meminta data-data dari Cyber Crime Bareskrim Polri, KPAI, KIP, dan Kemenkominfo untuk kebutuhanpenyelidikan peristiwa 21-23 Mei 2019.

Terima kasih kepadaELSAM, SafeNetdan Amnesty International terkait pemberian tools pembatasan dan masukan-masukan yang disampaikan berkenaan denganpenggunaan media sosial,” ujar Beka.

Sebagaimana diketahui, ketika peristiwa 21-23 Mei 2019berlangsung, Kemenkominfo memutuskan membatasi akses masyarakat untuk menggunakanmedia sosial serta aplikasi WhatsApp, terhitung sejak tanggal 22 s.d. 25 Mei2019. Hal tersebut dilakukan guna menghindari penyebaranhoaks dan hasutan yang berpotensimemobilisir aksi massa yang lebih besar. (Radhia/ENS)

Short link