Kabar Latuharary

Komnas HAM Susun Buku Panduan Penilaian Sekolah Ramah HAM

Latuharhary - Tim Sekolah Ramah HAM, Bagian Dukungan Penyuluhan Komnas HAMmenyelenggarakan Workshop danKonsinyasi Penyusunan Buku Panduan Penilaian Sekolah Ramah HAM di Hotel SaveroDepok, Jawa Barat pada 23-25 Juli 2019.

Workshop dan Konsinyasi Penyusunan Buku Panduan Penilaian Sekolah Ramah HAMdibuka langsung oleh Komisioner Pendidikandan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dan Kepala Biro Dukungan PemajuanHAM, Andante Widi Arundhati.

 “Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satubentuk tindak lanjut dari penyusunan draf indikator dan instrumen penilaianSekolah Ramah HAM yang telah dikerjakan sejak awal tahun 2017, dimana haltersebut akan menjadi alat ukur sekolah yang memenuhi kriteria sebagai pilot project dan role model Sekolah Ramah HAM,” ungkap Andante.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatanini yaitu Jamjam Muzaki dari Kemendikbud, Windarti dari KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Tri Handito dari SMK Perguruan Cikini.

Jamjam Muzaki, dalam paparannya menyebutkan bahwa pada drafBuku Panduan Penilaian Sekolah Ramah HAM banyak sekali kebijakan-kebijakan yangmemiliki irisan dengan program-program kebijakan yang sudah ada. Selain itu, iajuga menyampaikan saran-sarannya untuk draf Buku Panduan Penilaian SekolahRamah HAM.

“Perlu adanyapenyesuaian istilah-istilah dalam draf Buku Panduan Penilaian Sekolah Ramah HAMagar tidak terjadi kesalahpahaman, contohnya istilah anak sebagai pelakupelanggaran HAM dan lain-lain,” ungkapnya.

Windarti,narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memaparkan bahwaprogram Sekolah Ramah HAM memiliki banyak kesamaan dengan Program SekolahAdiwiyata milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kesamaan tersebutsalah satunya terletak pada makna Adiwiyata dimana ada unsur HAM di dalamnya.  

“Jika pada SekolahRamah HAM terdapat 10 (sepuluh) prinsip, pada Sekolah Adiwiyata terdapat 3(tiga) prinsip, yaitu edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan,” paparnya.

Tri Handito sebagainarasumber terakhir memberikan sarannya terhadap draf Buku ini mengenai peranaktif negara dalam penghormatan HAM.

“Perlu diulas dibuku ini bahwa pemerintah turut berperan aktif dalam upaya penghormatan,perlindungan, dan pemenuhan HAM. Selain itu, perlu dilakukan koreksi pada skemapenulisan,” tuturnya.

Lebih dari itu, TriHandito juga menyinggung terkait pelanggaran HAM dalam diskusi guru-guru PPKNdan praktik-praktik HAM yang terjadi di sekolah. Sejalan dengan Jamjam, ia punmemberikan saran untuk adanya penyesuaian istilah-istilah dalam draf Buku ini.

Turut hadir dalam kegiatan ini tamu undangan dari lembagalain seperti Kementerian Sosial dan Lokataru, serta pejabat dan staf perwakilandari Biro-Biro di Komnas HAM yang juga menyampaikan masukannya terhadap drafBuku Panduan Penilaian Sekolah Ramah HAM.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan ada masukan atas indikator dan instrumen penilaian SekolahRamah HAM dari para pihak sehingga dapat tersusun indikator dan instrumenpenilaian yang aplikatif. (Tari/Ibn)


Short link