Jakarta - Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Sandrayati Moniaga bersama Kepala Bagian Dukungan Penyuluhan Yuli Asmini berbincang tentang Festival HAM lewat siaran radio.
Wawancara berdurasi 30 menit di Radio Perspektif Baru di Pusat Niaga Dutamas Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019) itu berlangsung interaktif.
Ketua Yayasan Perspektif Baru Hayat Mansur langsung mengajak pendengar radio menyimak topik seputar edukasi pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia sekaligus penyelenggaraan Festival HAM 2019 yang akan berlangsung pada 19-21 November 2019 mendatang di Jember, Jawa Timur.
Tokoh publik sekaligus pendiri Yayasan Perspektif Baru, Wimar Witoelar ikut urun rembug dalam dialog yang didiseminasikan melalui 32 radio lokal di bawah jaringan Radio Perspektif Baru serta disiarkan oleh 200 radio di bawah jaringan KBR 88 H.
Menyoal upaya penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia, Sandrayati menjelaskan, terdapat tiga persoalan yang menjadi fokus Komnas HAM. “Dalam lima tahun terakhir, Komnas HAM menyoroti persoalan serius seperti penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, konflik agraria, dan intoleransi. Ketiganya merupakan persoalan yang belum selesai,” jelasnya.
Lebih lanjut mengenai upaya penegakan HAM di daerah, Sandrayati menjelaskan sejak diberlakukan otonomi daerah, peran pemerintah daerah semakin signifikan, begitu juga dalam hal hak asasi manusia. Pemerintah daerah, katanya, merupakan ujung tombak sebenarnya yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam pemenuhan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.
“Peran pemerintah daerah sangat beragam. Ada pemkot yang sangat progresif, ada juga yang belum. Pada intinya mereka memang satu pihak yang sangat penting dalam pemenuhan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia,” ujar Sandrayati.
Misi untuk belajar bersama dan berbagi pengalaman terkait upaya yang dilakukan untuk pemenuhan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di kalangan pimpinan daerah tersebut turut mewarnai pelaksanaan Festival HAM 2019. Festival tahunan yang telah terlaksana enam kali ini sekaligus memfasilitasi pemerintah kota/kabupaten untuk memperkenalkan program pembangunan berbasis hak asasi manusia dan kultur dalam sejumlah konferensi, lokakarya, pameran, dan pertunjukan budaya yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum.(AAP/IW)
Short link
