Kabar Latuharary

Jember Gandeng Komnas HAM untuk Percepatan Kabupaten HAM

Jember – Komnas HAM melalui Bagian Dukungan Penyuluhan HAM bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melaksanakan Pelatihan HAM yang pertama untuk Kepala Desa, bertempat di Balai Diklat BKPSDM Kaliwates Jember, pada Selasa-Kamis,  5 s.d 7 November 2019.

Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Jember, dr. Faida, MMR. Turut hadir Dandim 0824 Jember, Tim Komnas HAM, Infid, dan Migrant Care. 

Pada kata sambutannya, Faida menyampaikan bahwa pelatihan yang difasilitasi langsung oleh Komnas HAM ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa pemimpin daerah menjadi salah satu penentu majunya masyarakat Indonesia serta majunya pembangunan bangsa.

“Majunya masyarakat Indonesia bukan hanya ditentukan oleh Presiden atau Menteri, Gubernur atau Walikota. Majunya Bangsa Indonesia juga ditentukan oleh kepemimpinan para Kepala Desa termasuk yang ada di Kabupaten Jember,” tegas Faida.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Subbagian Publikasi dan Pelaporan, Eva Nila Sari menuturkan bahwa tugas Kepala Desa sangat berkaitan dengan masyarakat,  ketika Kepala Desa memahami konsep dasar hak asasi manusia, maka hal itu akan sangat membantu dalam melakukan tugas pemerintahan.  

“Kepala Desa ini kan berinteraksi langsung dengan masyarakat, ketika mereka paham HAM maka proses pemerintahan akan lebih kondusif dan implikasinya bagus sekali. HAM akan benar-benar terimplementasi, bukan sekedar wacana. Pelatihan HAM untuk Kepala Desa ini baru pertama kali dilakukan, kami harapkan ke depannya akan menjadi cerita sukses. Apabila ini berlangsung dengan baik, Jember akan menjadi inspirasi untuk kabupaten/kota lain di Indonesia,” paparnya. 

Pelatihan ini diikuti oleh 161 Kepala Desa yang baru saja dilantik pada September 2019 lalu. Pelatihan berlangsung selama 3 (tiga), sejak 5 s.d. 7 November 2019. Dinamika yang terbangun juga tergolong kondusif, proses berlangsung relatif lancar dan interaktif. Materi-materi yang disampaikan pun merupakan materi standar Komnas HAM dalam melakukan pelatihan, beberapa di antaranya meliputi Konsep Dasar HAM, Pendekatan Bebasis HAM, Pembangunan Desa yang Bebasis HAM, dan Penerapan Kabupaten Kota HAM. 

Perlu disampaikan bahwa kegiatan ini pertama kali dilakukan di Indonesia dan diharapkan akan menjadi pilot project untuk percepatan pembangunan Kabupaten/Kota HAM dari lini terbawah sistem pemerintahan. Melalui program ini, diharapkan para pemangku kebijakan di daerah dapat memiliki pemahaman yang kuat terkait hak asasi manusia, dapat menerapkannya, dan menjadi inspirasi bagi Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia. 


Pertama di Indonesia, Komnas HAM Suluh Ratusan Kepala Desa di Jember 



Terpilihnya Jember sebagai  tuan rumah Festival HAM 2019, telah menumbuhkan kesadaran Pemerintah Jember akan pentingnya implementasi HAM di masyarakat. Minimnya level pengetahuan dan kesadaran akan HAM, menggugah Pemerintah Jember dan Komnas HAM serta stakeholder terkait seperti Migrant Care dan Infid untuk bersama sama melatih Kepala Desa di wilayah Jember.

Kesadaran ini diperkuat dengan pemahaman bahwa guna menciptakan kabupaten/kota ramah HAM, perlu dimulai dari lapisan paling bawah. Hal ini kemudian mendasari pelaksanaan pelatihan HAM bagi 161 Kepala Desa di Kabupaten Jember. 

Pelatihan HAM bagi Kepala Desa ini merupakan yang pertama di Indonesia bahkan dunia. Oleh karenanya pelatihan ini akan menjadi terobosan bagi percepatan pembangunan Kabupaten/Kota HAM, dimulai dari lini terbawah sistem pemerintahan. Terlebih karena para Kepala Desa ini mempunyai akses langsung ke masyarakat yang berada di bawah konsolidasinya. 

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari ini berjalan relatif lancar. Beberapa peserta pelatihan yang sebelumnya tidak terpapar isu-isu  HAM mulai menyadari betapa dekatnya isu HAM dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan desanya.  

Setelah memahami HAM melalui materi –materi  yang disampaikan oleh narasumber, para Kepala Desa ini mulai menaruh perhatian terhadap persoalan-persoalan HAM yang ada di lingkungannya bahkan secara bersama-sama mencari solusi melalui forum diskusi dalam pelatihan tersebut.

Kendati acara pelatihan HAM ini berlangsung cukup singkat, dengan mengetahui wawasan HAM, mengenali isu –isu HAM dan permasalahan HAM di lingkungan warganya, diharapkan para Kepala Desa tersebut dapat menggunakan perspektif hak asasi manusia dalam setiap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat. Hal ini sesungguhnya akan berimplikasi pada percepatan terwujudnya Kabupaten/Kota HAM. Pada gilirannya, apabila inisiatif dari bawah ini terus menyebar secara eskalatif, pemerataan HAM di Indonesia tinggal menunggu waktu saja. 

Kendati demikian, disadari benar bahwa pemerataan HAM di Indonesia tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Terlebih karena terbatasnya sumber daya penyuluh dan dukungan anggaran. 

Munculnya kesadaran dari pemerintah daerah akan pentingnya HAM dirasa sangat membantu proses penyuluhan di daerah-daerah. Hal inilah yang di tunggu-tunggu oleh Komnas HAM sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah akan isu HAM. 

Pelatihan HAM untuk 161 Kepala Desa di Jember ini merupakan pelatihan HAM yang pertama kalinya di Indonesia. Pelatihan ini diharapkaan menjadi pioneer dan menjamur di daerah –daerah lain di Indonesia. Peran serta pemerintah daerah akan sangat membantu Komnas HAM dalam mencapai tujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan serta penegakan HAM di Indonesia. (Radhia/Feri/ENS)

Short link