Kabar Latuharary

Belajar HAM Lewat Budaya dalam Festival HAM 2019 di Jember

Jember - Komnas HAM menjalin hubungan yang erat dengan pemerintah daerah dengan menggelar kegiatan tahunan, Festival HAM.

"Tahun lalu di Wonosobo, tahun ini di Jember. Rencananya tahun depan diselenggarakan di Banjarmasin," ucap Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam acara "Media Briefing: Acara Festival HAM 2019" yang diselenggarakan di Kantor Bupati Jember, Senin (18/11/2019).

Festival HAM yang memasuki tahun ke-7 kali ini mengangkat tema pembangunan daerah berbasis HAM dan berkeadilan sosial melalui pendekatan budaya. Sementara, alasan menggandeng pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam kegiatan Festival HAM, kata Beka, karena pemerintah daerah menjadi salah satu pihak yang sering diadukan ke Komnas HAM. 

"Pemda paling banyak diadukan setelah Kepolisian dan sektor swasta. Upah minimum, perda diskriminatif, izin pertambangan, dan lain-lain menjadi hal yang sering diadukan oleh pengadu," terang Beka.



Sedangkan, Festival HAM 2019 diselenggarakan di Kota Tembakau, Jember karena pemimpin daerahnya memiliki komitmen untuk melaksanakan program pembangunan berkeadilan dengan memperhatikan budaya-budaya daerahnya.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik juga berharap, Festival HAM menjadi sarana bagi pemerintah daerah terhadap pelaksanaan penegakan HAM di wilayahnya. "Festival HAM menjadi sarana untuk berbagi, menceritakan pengalaman mereka termasuk dalam menyusun kebijakan berdasarkan perspektif gender, hak anak serta penyandang disabilitas," ujarnya.

Bupati Jember dr. Hj. Faida mengamini pernyataan Ketua Komnas HAM dengan menyampaikan dukungannya. "Kegiatan ini saya dukung sepenuhnya. Kegiatan ini merupakan even pembelajaran yang sangat efektif. HAM adalah kepentingan semua orang," ucapnya.

Festival HAM 2019 yang berlangsung pada 19-21 November 2019 akan menghadirkan 81 narasumber. Kegiatan tersebut terdiri 17 sesi, di antaranya 4 pleno, 10 paralel, 1 side event, 2 sesi khusus. Festival HAM kali ini merupakan hasil kerja sama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Pemerintah Kabupaten Jember, dan Kantor Staf Presiden (KSP). (AM/IW)

Short link