Kabar Latuharary

Komnas HAM Berkoordinasi dengan Pemprov DIY Tangani Intoleransi

Latuharhary – Komnas HAM RI melakukan pertemuan denganSekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta gunamendiskusikan upaya penegakan HAM dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwaintoleransi yang terjadi cukup intensif selama beberapa tahun terakhir diYogyakarta pada 30 April 2019.

 

TimKomnas HAM RI terdiri dari Amiruddin (Koordinator Penegakan HAM), Beka UlungHapsara (Koordinator Pemajuan HAM), M. Choirul Anam (Komisioner Pengkajiandan Penelitian), Wahyu Pratama Tamba dan M. Unggul Pribadi (Pemantau AktivitasHAM). Sementara pihak Pemprov DIY diwakili oleh Gatot Saptadi (Sekda Pemprov. DIY)didampingi Kepala Kesbangpol, Biro Tata Pemerintahan dan Biro Hukum.

 

SelakuKetua Tim, Amiruddin, menyampaikan bahwa Komnas HAM telah menerima masukan daninformasi terkait sejumlah peristiwa intoleransi yang terjadi di DIY. “Kami berharapagar pemerintah segera menanggapi peristiwa- peristiwa tersebut, karena apabilatidak segera direspon, akan berkembang dan menjadi konflik terbuka sehinggapenyelesaiannya akan semakin sulit,” tukasnya.  

 

Perludisampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi sejumlahperistiwa bernuansa intoleransi di kawasan ini. Pada Oktober 2018, terjadi penyeranganupacara adat sedekah laut di Kab. Bantul. Lalu Februari 2018, telah terjadi penyerangangereja St. Lidwina di Kab. Sleman. Kemudian pada Maret 2019, ditolaknya Sdr. Slamet Juniartoberdasar aturan RT 8 Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul. Semua peristiwaini terjadi akibat konflik. 

 

Amiruddinmenambahkan bahwa saat ini Komnas HAM RI tengah mendorong komunikasi dansinergi dengan jajaran pemerintah daerah baik pada level provinsi maupunkabupaten/ kota, untuk duduk bersama dan membicarakan jalan keluar yang lebihkonstruktif terhadap penyelesaian masalah intoleransi. “Jadi, apabila terjadiperistiwa intoleransi, semua pihak terkait telah siap dengan upaya penanganandan penyelesaiannya. Tak kalah penting, jajaran pemda telah menyusun upayapencegahannya. Dalam rangka mewujudkan hal ini, maka Komnas HAM saat ini menjalinkomunikasi dengan pihak Pemprov DIY,” lanjutnya.

 

Padakesempatan yang sama, Komisioner Pengkajian dan Penelitian, M. Choirul Anam,menambahkan bahwa berdasarkan pengalaman Komnas HAM terkait peristiwaintoleransi, terdapat 2 (dua) pendekatan penanganan kasus intoleransi yaitumelalui pendekatan penegakan hukum dan pendekatan merangkul untuk mengajakmemperbaiki yang ada. “Terkait isu berbasis agama dan keyakinan jauh lebihefektif menggunakan pendekatan merangkul, namun tentu ada batasnya. Pada leveltertentu, pihak Kepolisian lah yang mempunyai kewenangan untuk menegakkanhukum,” katanya.  

 

Melaluisinergi dengan pihak pemerintah daerah ini, khususnya Pemprov DIY, Komnas HAMberharap dapat segera dirumuskan kesepakatan dan langkah bersama untukmenangani kasus-kasus intoleransi. “Sejauh ini kami cukup mengapresiasi gagasankonstruktif Pemprov DIY yang telah menerbitkan Instruksi Gubernur DIY tentangPencegahan Potensi Konflik Sosial yang dikeluarkan pada 4 April 2019. Ini dapatdijadikan sebagai modalitas untuk memulai gagasan besar ini,”lanjutnya.

 

SekdaPemprov DIY menyambut baik gagasan yang disampaikan Komnas HAM untuk membuatforum pertemuan dengan Sekda Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi DIY. “Pertemuanitu dapat berbentuk workshop dan menjadi sarana diskus guna merumuskan konsep,program dan hal apa yang hendak dilakukan. Sebagai tindak lanjut dari rapatkoordinasi ini, jajarannya siap untuk menyiapkan kebutuhan secara teknis,” ujarSekda Pemprov DIY dalam penutupannya dan menunjuk Kepala Kesbangpol untuk melanjutkankoordinasi dan komunikasi dengan pihak Komnas HAM. (Tama/ ENS)

Short link