Kabar Latuharhary – Dalam rangka menyambut Hari HAM 10 Desember 2019 lalu, Komnas HAM menyelenggarakan pemutaran film-film pendek terkait hak asasi manusia di Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat, pada Sabtu (07/12/19).
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan isu-isu HAM, khususnya kaum muda yang merupakan agen perubahan. Bukan sekedar itu, pemutaran film diyakini merupakan suatu metode mempopulerkan hak asasi manusia sehingga HAM menjadi isu dan kajian yang lebih mudah diterima serta menyenangkan. Kegiatan ini dilakukan dengan menggandeng beberapa komunitas film yang memberikan dukungan produksi, ruang putar, maupun lokasi diskusi.
Kegiatan pemutaran film pendek ini mengangkat tema “Reformasi: Dulu dan Sekarang” dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Munafrizal Manan (Komisioner Komnas HAM), Christian Banisrael (Sutradara film Gejog), Rizal (Kepala Kesbangpol Pemda Pontianak), Ismunandar (Dosen Prodi Seni dan Tari Universitas Tanjungpura), dan Hatta Budi Kurniawan (Ketua Siberdaya).
Acara berlangsung sejak pukul 09.30 WIB yang diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Munafrizal Manan. Dilanjutkan dengan memutarkan tiga film pendek yang berjudul Bunga dan Tembok, Gejog, dan Kitorang Basodara. Film-film ini mengangkat isu intoleransi dan diskriminasi yang sangat relevan dengan kondisi faktual di Kalimantan khususnya Kalimantan Barat.
Kegiatan pemutaran film dilanjutkan dengan diskusi publik yang dipandu oleh Yeni Mada seorang peneliti di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat selaku moderator. Sesi diskusi berlangsung lancar dan hangat, tercatat lima orang penanya yaitu Ilham Pratama seorang mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Nauval Muhammad dari organisasi KAMMI, Ahmad Sopian dari LNS-AIR serta Pani dan Fikri mahasiswa Fakultas Kehutanan pula.
Terkait tema “Reformasi: Dulu dan Sekarang”, Munafrizal menyampaikan bahwa sejak reformasi terdapat sejumlah perubahan yang signifikan. Dahulu segala bentuk informasi dikontrol dan dikuasai oleh pemerintah. Saat ini informasi diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kendati demikian, semua orang dapat dengan mudah mengaksesnya dan bebas mengungkapkan pendapatnya. “Terdapat perubahan antara era orde baru dan era reformasi saat ini, dan salah satu hal yang berubah secara signifikan adalah kebebasan”, ungkapnya.
Tidak hanya itu, menurutnya Negara dalam posisi dualitas, dimana satu sisi berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, namun di sisi lain justru Negara lah pelaku utama pelanggaran HAM. “Memang perlu ada keseimbangan hubungan antara Negara dan masyarakat. Setelah reformasi, Negara telah dikurangi kekuatannya, namun pelanggaran HAM yang terjadi justru menjadi lebih kompleks yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan tidak hanya secara vertikal oleh Negara, tetapi juga secara horizontal oleh kelompok masyarakat atau perusahaan”, papar Munafrizal.
Munafrizal juga menyampaikan harapannya agar diskusi-diskusi terkait isu HAM dapat dilakukan secara rutin dan dikemas menarik, karena mekanisme semacam ini terbukti mampu mengemas isu yang paling berat sekalipun menjadi ringan, tidak kaku dan formal sehingga dapat merangkul kaum muda.
Film Kitorang Basodara yang menggambarkan perilaku pemilik kos yang melakukan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua dengan perlakuannya yang berbeda dengan mahasiswa lain, menarik perhatian Munafrizal. “Tidak dipungkiri saat ini masih terjadi diskriminasi seperti yang diterima oleh Berto dan kakaknya dalam film itu, untuk menghilangkan stereotype tersebut diperlukan adanya suatu dialog lintas budaya”, pungkasnya.
Perlu diketahui, acara pemutaran film di Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura Pontianak ini berjalan lancar dan dihadiri oleh lebih dari 100 orang penonton yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, komunitas pencinta film dan berbagai elemen masyarakat sipil. Acara pemutaran dan diskusi film bertemakan HAM merupakan rangkaian kegiatan dari peringatan Hari HAM 2019 yang diselenggarakan di enam daerah yaitu di Aceh, Pontianak, Padang, Palu, Ambon dan Papua. (Ratih/ENS)
Short link
