Bogor – Komnas HAM mengusung isu tentang statelessness (orang tanpa kewarganegaraan) di Sabah, Malaysia ke tengah forum hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah solusi ditawarkan dalam bentuk mekanisme pendekatan kolaboratif di batas tiga negara.
“Kami percaya bahwa masalah statelessness bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tapi terkait dengan masalah geopolitik, klaim teritorial, dan adat istiadat dan kebiasaan tradisional,” terang Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat membuka side event the 17th Annual Conference of the South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF) bertajuk Online Dialogue on Statelessness in Sabah, Rabu (25/11/2020).
Pemenuhan atas hak-hak dasar statelessness persons tersebut disebutnya berada dalam kondisi miris. Lantaran administrasi dan status kewarganegaraan mereka memengaruhi akses pendidikan, fasilitas kesehatan, dan masa depan ekonomi yang lebih baik.
“Dalam hal ini, isu statelessness menjadi relevan bagi kita tidak hanya sebagai institusi HAM, tetapi lebih dari itu, sebagai manusia,” ujar Taufan menegaskan.
Demi solusi atas dampak buruk dari status kewarganegaraan tadi, Komnas HAM sebagai Ketua SEANF menggandeng NHRI terkait, yakni Suruhan Jaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) dan the Commission on the Human Rights of the Philippines (CHRP). Diawali dengan nota kesepahaman pada 23 April 2019, dilanjutkan dengan penandatanganan bersama tiga NHRI pada Juli 2020.
Taufan mengatakan, tujuan dari ketiga lembaga HAM nasional tersebut, yakni memperbaiki situasi orang-orang yang tidak memiliki kewargaanegaraan maupun orang-orang yang terancam kehilangan kewarganegaraannya di wilayah Sabah, Malaysia.
Dalam diskusi, terungkap bahwa salah satu kendala yang dihadapi ialah pendataan jumlah atas orang yang tidak memiliki kewarganegaraan belum terorganisir dengan baik.
Untuk mempertajam aksi tindak lanjutnya, SEANF pun mengundang sejumlah stakeholder terkait untuk memberi masukan, di antaranya Director for the Protection of Citizens and Legal Entities Overseas, Minister of Foreign Affairs Indonesia Judha Nugraha, Acting Head of SUHAKAM Sabah Office Heflin Dino, Senior Lecturer of University Malaysia Sabah Ayesah Uy Abubakar.
Director IV Human Rights Policy Advisory Office of CHRP Atty. Gemma Parajinog, Human Rights and Peace Study Experts Dr Sriprapha, dan Senior Regional Statelessness Officer of UNHCR Asia Pacific Mr. Matthias Reuss turut berkontribusi.
Taufan berharap agar dialog yang menjadi bagian dari kegiatan tahunan SEANF ini melengkapi pembahasan lainnya, seperti Guidelines for use of SEANF Social Media Platform, the Progress of SEANF Website serta implementasi Business and Human Rights oleh Ketua the Working Group on Business and Human Rights and SDGs Bangkok, Thailand Prakairatana Thontiravong yang sekaligus menjadi Acting Chair of the National Human Rights Commission of Thailand (NHCRT). (AM/IW)
Short link
