Kabar Latuharhary – Komnas HAM RI bersama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai penyelenggara utama Festival HAM telah memutuskan Kota Semarang sebagai tuan rumah Festival HAM 2021. Hal ini disampaikan secara langsung melalui press conference yang diselenggarakan pada Selasa, 30 Maret 2021.
Terpilihnya Kota Semarang sebagai tuan rumah Festival HAM 2021 karena beberapa pertimbangan. Pertama, Kota Semarang telah menyiapkan rencana aksi secara matang untuk menjadi tuan rumah Festival HAM 2021. Kedua, Kota Semarang telah mengimplementasikan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam kebijakan dan program pembangunan serta berkomitmen untuk terus memperbaiki perlindungan dan pemenuhan HAM. Ketiga, Kota Semarang telah dipilih oleh Open Government Partnership (OGP) global sebagai satu dari empat pemerintah daerah di Indonesia sebagai OGP Local Champion 2021-2025.
Komnas HAM menganggap kegiatan Festival HAM ini penting karena Festival HAM merupakan ruang untuk belajar dan berbagi dari kabupaten/kota di Indonesia tentang penerapan dan inovasi HAM Selain itu, Festival HAM penting untuk diselenggarakan karena pemerintah daerah menempati peringkat ketiga yang paling banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM setelah kepolisian dan sektor bisnis.
“Setiap tahunnya ada sekitar 4.000 sampai 7.000 aduan masyarakat masuk ke Komnas HAM, dan aduan terhadap pemerintah daerah berada diurutan ketiga paling banyak. Selain itu, saya kira peran pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota sangat penting untuk bersama-sama memajukan HAM. Sekaligus juga menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan penegakan HAM di Indonesia,” ucap Beka Ulung Hapsara selaku Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI.
Lebih lanjut Beka – panggilan akrab Beka Ulung Hapsara -- menyampaikan bahwa format Festival HAM yang akan diselenggarakan pada 16-19 November 2021 yaitu: pertama sebagai ruang belajar dan berbagi inovasi HAM bagi setiap daerah di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga menyediakan sesi-sesi diskusi dengan berbagai tema. Mulai dari tema perempuan, layanan publik, disabilitas, anak muda dan HAM, kebebasan beragama dan berkeyakinan, intoleransi dan radikalisme, hingga mempertemukan karya-karya dari masyarakat sipil dan aktor negara. Sesi-sesi diskusi tersebut berupaya mencari akar persoalan HAM yang ada sekaligus bersama-sama merumuskan bagaimana solusi bagi persoalan HAM di indonesia.
“Kita selalu dipenuhi dengan berita-berita HAM itu kekerasan, HAM itu provokasi, sengketa rumah ibadah, dll. Tetapi kita melupakan satu sisi bahwa daerah-daerah juga memiliki inovasi yang sangat banyak terkait HAM. Oleh kerena itu, Festival HAM menjadi ruang berbagi dan belajar. Tidak hanya secara nasional, namun juga internasional. Karena saat ini di dunia juga sedang ada gelombang gerakan HAM baru, yaitu bagaimana menempatkan pemerintah daerah sebagai salah satu aktor terpenting dalam pemajuan dan penegakan HAM,” kata Beka.
Berikutnya Beka menyampaikan di ajang Festival HAM 2021, Kota Semarang maupun daerah disekitarnya dapat menampilkan berbagai inovasi kerjanya terkait HAM. Hal ini dapat menjadi inspirasi bersama untuk meletakkan HAM sebagai basis dari pembangunan dan pemerintahan di Indonesia.
Hendrar Prihadi Walikota Semarang berharap dengan terpilihnya Kota Semarang sebagai tuan rumah Festival HAM 2021 maka masyarakat dan pemerintah daerah akan lebih patuh dan mengetahui lebih banyak tentang HAM serta dapat menjunjung tinggi nilai toleransi dan menghormati sesama manusia.
“Kami berharap nilai toleransi dan saling merhargai dapat menjadi kebiasaan rutin di Kota Semarang. Dan untuk pelaksanaan Festival HAM di Kota Semarang pada November 2021 mendatang kami akan menggabungkan antara daring dan luring serta tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujar Hendrar Prihadi.
Sementara itu Sugeng Bahagijo Direktur Eksekutif INFID menjelaskan tema Festival HAM 2021 adalah “Merayakan Kebhinekaan, Inklusi dan Resiliensi”. Menurutnya, tema kebhinekaan memiliki andil besar terhadap apa yang telah terjadi di Indonesia, sedangkan inklusi menegaskan penghormatan hak perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Sedangkan tema resiliensi memberikan pengakuan terhadap ketangguhan semua pihak dalam mengedepankan tanggung jawabnya sebagai duty bearer of right atau penanggung jawab hak, tidak hanya pemerintah tetapi semua pilar menjunjung tinggi HAM.
Siti Ruhaini, Tenaga Ahli Utama Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki komitmen kuat dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM termasuk di dalamnya pengarusutamaan HAM di dalam setiap kebijakan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah. “Dalam dua kesempatan yang berbeda, yaitu pidato Peringatan Hari HAM Internasional tahun 2015, dan Pidato Peringatan Hari HAM 2020 Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya menyambut baik Festival Tahunan Kabupaten/Kota HAM yang terselenggara atas kerja sama pemerintah, Komnas HAM, INFID dan masyarakat pemerhati HAM. Menurut beliau Festival HAM ini merupakan komitmen bersama dalam mengarusutamakan prinsip HAM di daerah,” ujar Siti Ruhaini. (Radhia/LY)
Terpilihnya Kota Semarang sebagai tuan rumah Festival HAM 2021 karena beberapa pertimbangan. Pertama, Kota Semarang telah menyiapkan rencana aksi secara matang untuk menjadi tuan rumah Festival HAM 2021. Kedua, Kota Semarang telah mengimplementasikan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam kebijakan dan program pembangunan serta berkomitmen untuk terus memperbaiki perlindungan dan pemenuhan HAM. Ketiga, Kota Semarang telah dipilih oleh Open Government Partnership (OGP) global sebagai satu dari empat pemerintah daerah di Indonesia sebagai OGP Local Champion 2021-2025.
Komnas HAM menganggap kegiatan Festival HAM ini penting karena Festival HAM merupakan ruang untuk belajar dan berbagi dari kabupaten/kota di Indonesia tentang penerapan dan inovasi HAM Selain itu, Festival HAM penting untuk diselenggarakan karena pemerintah daerah menempati peringkat ketiga yang paling banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM setelah kepolisian dan sektor bisnis.
“Setiap tahunnya ada sekitar 4.000 sampai 7.000 aduan masyarakat masuk ke Komnas HAM, dan aduan terhadap pemerintah daerah berada diurutan ketiga paling banyak. Selain itu, saya kira peran pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota sangat penting untuk bersama-sama memajukan HAM. Sekaligus juga menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan penegakan HAM di Indonesia,” ucap Beka Ulung Hapsara selaku Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI.
Lebih lanjut Beka – panggilan akrab Beka Ulung Hapsara -- menyampaikan bahwa format Festival HAM yang akan diselenggarakan pada 16-19 November 2021 yaitu: pertama sebagai ruang belajar dan berbagi inovasi HAM bagi setiap daerah di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga menyediakan sesi-sesi diskusi dengan berbagai tema. Mulai dari tema perempuan, layanan publik, disabilitas, anak muda dan HAM, kebebasan beragama dan berkeyakinan, intoleransi dan radikalisme, hingga mempertemukan karya-karya dari masyarakat sipil dan aktor negara. Sesi-sesi diskusi tersebut berupaya mencari akar persoalan HAM yang ada sekaligus bersama-sama merumuskan bagaimana solusi bagi persoalan HAM di indonesia.
“Kita selalu dipenuhi dengan berita-berita HAM itu kekerasan, HAM itu provokasi, sengketa rumah ibadah, dll. Tetapi kita melupakan satu sisi bahwa daerah-daerah juga memiliki inovasi yang sangat banyak terkait HAM. Oleh kerena itu, Festival HAM menjadi ruang berbagi dan belajar. Tidak hanya secara nasional, namun juga internasional. Karena saat ini di dunia juga sedang ada gelombang gerakan HAM baru, yaitu bagaimana menempatkan pemerintah daerah sebagai salah satu aktor terpenting dalam pemajuan dan penegakan HAM,” kata Beka.
Berikutnya Beka menyampaikan di ajang Festival HAM 2021, Kota Semarang maupun daerah disekitarnya dapat menampilkan berbagai inovasi kerjanya terkait HAM. Hal ini dapat menjadi inspirasi bersama untuk meletakkan HAM sebagai basis dari pembangunan dan pemerintahan di Indonesia.
“Kami berharap nilai toleransi dan saling merhargai dapat menjadi kebiasaan rutin di Kota Semarang. Dan untuk pelaksanaan Festival HAM di Kota Semarang pada November 2021 mendatang kami akan menggabungkan antara daring dan luring serta tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujar Hendrar Prihadi.
Sementara itu Sugeng Bahagijo Direktur Eksekutif INFID menjelaskan tema Festival HAM 2021 adalah “Merayakan Kebhinekaan, Inklusi dan Resiliensi”. Menurutnya, tema kebhinekaan memiliki andil besar terhadap apa yang telah terjadi di Indonesia, sedangkan inklusi menegaskan penghormatan hak perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Sedangkan tema resiliensi memberikan pengakuan terhadap ketangguhan semua pihak dalam mengedepankan tanggung jawabnya sebagai duty bearer of right atau penanggung jawab hak, tidak hanya pemerintah tetapi semua pilar menjunjung tinggi HAM.
Siti Ruhaini, Tenaga Ahli Utama Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki komitmen kuat dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM termasuk di dalamnya pengarusutamaan HAM di dalam setiap kebijakan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah. “Dalam dua kesempatan yang berbeda, yaitu pidato Peringatan Hari HAM Internasional tahun 2015, dan Pidato Peringatan Hari HAM 2020 Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya menyambut baik Festival Tahunan Kabupaten/Kota HAM yang terselenggara atas kerja sama pemerintah, Komnas HAM, INFID dan masyarakat pemerhati HAM. Menurut beliau Festival HAM ini merupakan komitmen bersama dalam mengarusutamakan prinsip HAM di daerah,” ujar Siti Ruhaini. (Radhia/LY)
Short link
