Jakarta - Situasi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan progresif seiring kebijakan pemerintah yang membuat sejumlah kebijakan pro penegakan HAM.
“Kasus Paniai yang akan masuk ke proses penyidikan merupakan satu langkah maju. Kita perlu mengawal proses penyidikan ini. Kami ingin sekali semua pihak Amnesty International Indonesia, media mengawal proses penyidikan untuk mengarah ke proses pengadilan ini agar berjalan seadil-adilnya,” ujar Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dalam Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun Situasi HAM di Indonesia 2021 yang diselenggarakan Amnesty International Indonesia secara virtual, Senin (13/12/2021).
Taufan mengapresiasi catatan Amnesty International Indonesia yang memotret situasi HAM pada 2021. Terbukanya akses koordinasi dalam penanganan pelanggaran HAM dengan Pemerintah, TNI/Polri, dan Kementerian/Lembaga lain, dinilainya sebagai perkembangan konkret. Dimulai dari dialektika intensif, misalnya dalam mewujudkan pendekatan yang humanis dan gagasan dialog damai dalam penyelesaian persoalan Papua serta mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang berat.
Menyoal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat lainnya, Taufan merespons bahwa mekanisme non yudisial yang menjadi masukan dari Komnas HAM RI tidak pernah menutup kans penyelesaian kasus secara yudisial.
“Dua langkah ini bukan logika “either or (logika ini atau itu-ia menyebutnya). Ini dua langkah yang bisa dijalankan bersamaan. Dalam dialektika Komnas HAM RI dan Pemerintah tidak pernah logika “either or”. Kami jumpai korban 1965. Mereka meminta diperhatikan, kami masih akan mengupayakan itu namun ada proses dialektika dengan dinamika yang tidak mudah. Kita berharap terus ada jalan yang terbuka baik itu mekanisme yudisial dan non yudisial” jelas Taufan.
Ia juga mengajak para organisasi masyarakat sipil untuk menjaga semangat optimisme dalam penegakan HAM di Indonesia. “Kita memiliki modalitas dan tidak perlu gentar,”ungkapnya.
Penanggap lain dalam diskusi ini Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dan Wakil Ketua YLBHI Era Purnamasari.
(AAP/IW)
Short link
