Bekasi-Pencanangan Zona Integritas Komnas HAM RI sudah dilakukan sejak 2020, tetapi masih banyak kendala yang menyebabkan pemenuhannya belum maksimal, sehingga saat ini reformasi birokrasi lembaga belum sampai di level unit.
“Saya apresiasi kegiatan ini, mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya pemenuhan kewajiban tetapi menghasilkan hal terbaik sehingga reformasi birokrasi Komnas HAM semakin meningkat,” kata Wakil ketua Internal Komnas HAM RI, Munafrizal Manan ketika membuka pelaksanaan kegiatan “Pembahasan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Implementasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Rencana Kerja RB 2022”, Selasa (14/12/2021)
Kegiatan ini berfokus pada tiga hal, terkait reformasi birokrasi. Pertama, arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kedua, pembangunan zona Integritas dalam perwujuduan birokrasi sehat, serta ketiga, reformasi dan birokrasi yang dituangkan dalam bentuk matriks rencana kerja.
“Komnas HAM ini lembaga yang rentan soal integritas. Nature Komnas HAM yang menangani kasus, kalau tidak memegang integritas oknum bisa bermain kasus dalam mendapatkan kickback. Jangan sampai Komnas HAM, lembaga yang seharusnya garda terdepan soal HAM malah bermain kasus. Demikian juga halnya dalam pengadaan barang dan jasa perlu betul diseriusi soal Zona Integritas,” tutur Munafrizal.
Terkait pengembangan reformasi birokrasi untuk jangka panjang, ada empat hal menjadi fokusnyam Pertama, tata kelola birokrasi agar berjalan dengan baik. Kedua, pembangunan kapasitas (capacity building). Ketiga, performa kinerja yang terbaik dan unggul dengan bekerja secara serius, serta adanyabpengawasan dan akuntabilitas yang berjalan sesuai koridor.
“Terkait capacity building, Komnas HAM ini lembaga yang orang-orang di dalamnya minim mendapatkan kesempatan diklat dan sejenisnya. Komnas HAM harus memfasilitasi capacity building, seperti jabatan fungsional, diklat, dan lainnya,” tegas Munafrizal.
Melalui kegiatan ini dilihat kembali lembar keja evaluasi tiap-tiap unit dan rencana kerja reformasi birokrasi Komnas HAM RI kedepan sehingga muncul strategi dalam merespons kebutuhan lembaga, termasuk membentuk struktur tim reformasi birokrasi Komnas HAM RI.
Dalam kegiatan ini hadir pula Kepala Biro Umum Henry Silka Innah, Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama Esrom Hamonangan Panjaitan, Plt Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Mimin Dwi Hartono, Koordinator Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan Imelda Saragih, Koordinator bidang SDM dan Organisasi Andre Wahyu Cahyadi, serta jajaran Komnas HAM RI lainnya.Hadir pula narasumber, yaitu Koordinator Administrasi Umum, Perencanaan dan Pelaporan Kemenpan RB Desmarwita. (SP/IW)
Short link
