Komnas HAM RI diwakili Komisioner Sandrayati Moniaga menyampaikan catatan pembukaan dalam Dialog Konstruktif Sidang Sesi 27 Komite Hak-hak Penyandang Disabilitas (Komite CPRD) yang diadakan di markas besar PBB di Jenewa, Swiss, pada Kamis (18/8) mulai pukul 20.00 WIB.
Dialog dihadiri oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Dalam pernyataan yang disampaikan secara virtual, Sandra menyampaikan apresiasi dan juga catatan atas pelaksanaan kewajiban Pemerintah RI atas norma dan prinsip dalam Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (ICRPD).
Meskipun Pemerintah RI telah menunjukkan langkah-langkah positif yang meliputi kebijakan dan program yang berperspektif hak penyandang disabilitas, namun masih terdapat stigma, diskriminasi, kekerasan, dan kebijakan yang belum berbasis pendekatan HAM.
Dalam sidang tersebut, hadir delegasi Pemerintah RI yang dipimpin Menteri Sosial RI Tri Rismaharini yang langsung hadir di Jenewa. Menteri Risma menyampaikan berbagai pelaksanaan atas pasal-pasal dalam ICRPD. Ia memyampaikan berbagai upaya pemerintah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas agar memiliki kemandirian dan martabat. Namun disampaikan pula tantangan karena begitu luas dan beragamnya wilayah Indonesia.
Setelah itu, para anggota Komite CRPD yang dipimpin oleh Profesor J Ruskus, memberikan tanggapan dan partanyaan kepada delegasi Pemerintah RI. Para anggota CPRD diantaranya memberikan pertanyaan terkait dengan upaya menghapuskan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan bagaimana pemerintah Indonesia menyediakan dokumen ICRPD dalam berbagai bahasa daerah agar mampu dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.
Sidang ini adalah rangkaian dari proses penilaian atas pelaksanaan ICRPD oleh pemerintah Indonesia, yang telah dimulai sejak 2020. Komnas HAM telah menyampaikan laporan pelaksanaan ICRPD pada awal 2020 yang berisi list permasalahan dan rekomendasi perbaikan.
Hadir dalam sidang Komite CRPD perwakilan Komnas Perempuan, organisasi penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat sipil dari Indonesia.
Turut hadir secara virtual Plt Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Mimin DH, staf Biro DPH Felani, dan staf Biro HHK, Haris. (MDH).
Short link
