Manila - Komnas HAM berpartisipasi aktif dalam In-Person Consultation of Scoping of Issues and Forming the Technical Working Group for the Development of the Inter-NHRI Inquiry Mechanism (INIM) di Quezon City, Manila, Filipina pada Rabu, (26/6/2024).

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Informal Caucus on the Development of the Inter-NHRI Inquiry Mechanisms (INIM) for Transboundary and Extraterritorial Human Rights yang dilaksanakan oleh CHRP Filipina pada November 2023 di Jenewa, yang menjadi fase awal dalam pembentukan INIM di level regional.

Komisioner Mediasi Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo hadir sebagai peserta aktif dan penanggap dalam sesi diskusi. Terdapat 4 sesi diskusi dengan masing-masing tema antara lain Pressing Transboundary Issues, Experiences Involving Transboundary Issues Affecting the Pacific, Extraterritorial Responsibility of States and Existing Protection Mechanism Addressing Transboundary Human Rights Issues, dan Cases Seeking Redress for Transboundary Environmental Harms and Establishing Extraterritorial Obligations of States.

Prabianto menyambut baik forum INIM karena inisiatif regional ini  sangat relevan dengan kerja-kerja Komnas HAM dalam penanganan isu-isu hak asasi manusia lintas negara seperti  pelindungan pekerja migran, orang tanpa kewarganegaraan, isu lingkungan (seperti polusi lintas wilayah), kejahatan siber dan lain-lain. “Point penting yang dapat Komnas HAM tindak lanjuti adalah melakukan kerja sama yang lebih baik dengan lembaga HAM nasional negara tetangga untuk riset bersama, konsultasi, dan menyusun rekomendasi untuk masing-masing pemerintah,” kata Prabianto yang dihubungi usai acara.

Prabiato mengatakan Komnas HAM mendukung adanya kolaborasi antar lembaga HAM nasional di kawasan terkait isu-isu HAM lintas batas. Hanya saja memang ada hal-hal yang menjadi catatan dalam kolaborasi tersebut, seperti kerangka hukum, yurisdiksi lembaga HAM nasional, kompleksitas isu lintas negara, dan tantangan dalam hal sumber daya.

“Dalam kapasitas Komnas HAM sebagai lembaga HAM nasional yang terakreditasi “A” dan pernah melaksanakan inkuiri di level nasional, Komnas HAM bisa berbagi praktik baik dan pengalaman dari proses inkuiri yang dilaksanakan oleh Komnas HAM. Melalui forum INIM, Komnas HAM juga dapat belajar mengenai proses inkuiri yang dilakukan oleh sesama lembaga HAM nasional di kawasan termasuk eksplorasi kesempatan untuk melaksanakan inkuiri bersama. Khusus untuk inkuiri bersama, perlu komitmen dan dukungan sumber daya yang memadai untuk dapat terus berkontribusi dalam pengembangan INIM,” kata Prabianto.

Prabianto juga mencermati bahwa inkuiri lintas batas sangat terkait dengan yurisdiksi, kedaulatan negara, dan prinsip non-intervensi yang menjadi prinsip bersama di Asia Tenggara. Lembaga HAM Nasional di masing-masing negara juga memiliki keterbatasan dalam wewenang dan mandatnya. Oleh karena itu, Prabianto berpandangan inkuiri sejauh ini hanya memungkinkan untuk dilakukan di tingkat nasional, dimana hasil inkuiri tersebut dapat digunakan sebagai acuan bagi lembaga HAM nasional lain atas isu yang sama dinegaranya masing-masing. Komnas HAM, Suhakam Malaysia, dan CHRP Filipina saat ini memiliki MoU tentang Finding Durable Solutions in Sabah. Berdasarkan MoU tersebut, masing-masing lembaga HAM nasional dapat melakukan inkuiri dan saling berbagi hasil “best practice” dari inkuiri itu sendiri dan kemudian hasil kolaborasi ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk menyusun rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada pemerintah.

Kegiatan dihadiri oleh Head of Delegation of the European Union to the Philippines, delegasi dari CHRP Filipina, SUHAKAM Malaysia, NHRCT Thailand, PDHJ Timor Leste, United Nations Environmental Program (UNEP), dan akademisi dari University of the Philippines College of Law dan Sabin Center for Climate Change Law.

Turut mendampingi dalam kegiatan ini Analis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM Arief Ramadhan dan Analis Kerja Sama Haris A. Setyawan. (HAS-AAP/BA/DN-SNF-SA)